BANYUWANGI, NEWS9 – Puluhan massa dari Info Warga Banyuwangi (IWB) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi pada Senin (10/2/2025) sekitar pukul 10.00 WIB.
Aksi tersebut menuntut kepastian hukum terhadap tersangka kasus dugaan anggaran makan dan minum (mamin) fiktif, Nafiul Huda (NH), beserta beberapa terduga lainnya.
Massa membawa spanduk dan berorasi mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja Kejari Banyuwangi.
Kekecewaan itu dipicu oleh keputusan Pengadilan Negeri Banyuwangi yang membatalkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas NH, yang sebelumnya diterbitkan Kejari Banyuwangi.
Ironisnya, NH kini justru menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Banyuwangi.
Dalam orasinya, Ketua IWB, Aby Arbain, menilai Kejari kurang transparan dalam menangani kasus tersebut.
“Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi sudah jelas membatalkan SP3 atas NH. Seharusnya, Kejari segera mengambil tindakan tegas, termasuk melakukan penahanan terhadap NH,” tegas Aby Arbain.
Ia juga mengungkapkan lemahnya penegakan hukum terhadap kasus dugaan korupsi di Banyuwangi yang menurutnya sudah menjadi rahasia umum.
“Warga Banyuwangi butuh tindakan nyata, bukan sekadar kepastian hukum di atas kertas. Sangat ironis jika aparat penegak hukum yang mengklaim berpengalaman justru terlihat mandul dan mudah diintervensi,” lanjutnya.
Aksi demo itu mendapat dukungan dari berbagai tokoh dan aktivis antikorupsi di Banyuwangi.
Beberapa di antaranya yang hadir adalah Halili Abdul Ghani S.Ag., S.H., Edi Gempur, Dofir Munawar, serta sejumlah aktivis muda dan simpatisan dari LSM KPK Nusantara DPC Banyuwangi.
IWB menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga semua aktor intelektual di balik dugaan korupsi ini terungkap.
“Kami akan terus berjuang bersama aktivis, LSM, dan masyarakat Banyuwangi untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Aby Arbain.
Aksi tersebut menjadi pengingat bahwa masyarakat Banyuwangi menuntut ketegasan aparat hukum dalam memberantas korupsi. ***
