SURABAYA, NEWS9 – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Timur melontarkan kritik keras terhadap maraknya aktivitas tambang ilegal di sejumlah wilayah provinsi.
Organisasi mahasiswa Islam tertua di Indonesia itu menuding adanya pembiaran sistematis oleh aparat penegak hukum, khususnya institusi kepolisian, dalam menindak praktik penambangan tanpa izin yang semakin merajalela.
“Tambang ilegal bukan hanya soal kerusakan lingkungan, tetapi juga mencerminkan bobroknya tata kelola hukum kita. Ketika aparat justru abai atau bahkan terlibat langsung, maka itu tanda bahaya bagi keadilan dan demokrasi,” kata Yusfan Firdaus, Ketua Umum BADKO HMI Jatim dalam keterangannya, yang diterima redaksi News9.id, rabu (18/6).
Data yang dihimpun BADKO HMI menyebutkan, aktivitas tambang ilegal terjadi secara terang-terangan di daerah seperti Tuban, Lamongan, hingga Lumajang.
Bahkan, pada 2023 lalu, seorang oknum polisi di Lamongan dijatuhi hukuman pidana setelah terbukti mengelola tambang ilegal.
Kasus itu menjadi gambaran buram bagaimana penegakan hukum seolah dikebiri oleh kepentingan.
“Kepolisian seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga keadilan dan kelestarian lingkungan. Tapi jika malah ikut bermain, maka kita patut mempertanyakan integritas institusi ini,” ujar Yusfan.
BADKO HMI Jatim pun mengajukan tiga tuntutan tegas kepada aparat dan pemerintah daerah:
1. Kapolda Jawa Timur diminta segera mengevaluasi dan mencopot pejabat kepolisian yang terindikasi melakukan pembiaran terhadap praktik tambang ilegal.
2. Pembentukan Tim Independen Pemberantasan Tambang Ilegal yang melibatkan unsur masyarakat sipil dan akademisi.
3. Transparansi data wilayah tambang ilegal serta jaminan perlindungan bagi warga yang berani melapor.
Yusfan menegaskan bahwa hukum tidak boleh dijalankan secara diskriminatif.
“Jika hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka keadilan hanyalah mitos belaka,” ucapnya.
Sebagai bagian dari gerakan moral dan intelektual, BADKO HMI Jawa Timur menyatakan siap menggerakkan seluruh cabang HMI di provinsi ini untuk mengawal isu tambang ilegal secara aktif, melalui riset, advokasi, hingga aksi massa apabila diperlukan.
“Kami bukan sekadar pengkritik, tapi mitra kritis demokrasi. Negara tidak boleh kalah oleh mafia tambang,” tutup Yusfan. ***
