SAMPANG, NEWS9 – Banjir yang sempat merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Senin (5/1) pagi, kini dilaporkan berangsur surut.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang memastikan kondisi terkini masih dalam status Siaga 3, namun aktivitas masyarakat mulai kembali normal.
Banjir terjadi akibat hujan berintensitas tinggi yang mengguyur wilayah Kecamatan Robatal dan Kecamatan Karang Penang, sehingga menyebabkan peningkatan debit air di beberapa titik permukiman dan ruas jalan utama sejak dini hari.
Berdasarkan hasil pemantauan lapangan BPBD, genangan air sempat terpantau di Desa Panggung dengan ketinggian sekitar 10 sentimeter, sementara Jalan Raya Panggung mencapai 30 sentimeter dan Jalan Raya Imam Bonjol sekitar 20 sentimeter.
Adapun sejumlah lokasi lainnya, seperti Desa Pasean, Jalan Delima, Jalan Melati, Jalan Mawar, hingga kawasan Jalan Pemuda, kini dilaporkan sudah surut sepenuhnya.
Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Sampang Mohammad Hozin menjelaskan bahwa penanganan dilakukan secara cepat dan terkoordinasi sejak awal kejadian.
“Kami langsung melakukan koordinasi lintas sektor, pemantauan lapangan secara berkala, serta melaporkan perkembangan kondisi kepada pimpinan. Alhamdulillah, air berangsur surut dan tidak ada pengungsi,” ujarnya saat dikonfirmasi News9.id.
BPBD mencatat, hingga pukul 06.39 WIB, kondisi air di bagian hulu berada pada level normal, dengan ketinggian 1,29 meter berdasarkan alat Early Warning System (EWS).
Cuaca di wilayah Sampang juga terpantau berawan, sehingga tidak memicu kenaikan debit air lanjutan.
Dalam upaya penanganan, tim gabungan yang terdiri dari BPBD Kabupaten Sampang dan Agisena BPBD Jawa Timur terus bersiaga di lapangan untuk memastikan kondisi tetap terkendali serta memberikan respons cepat jika terjadi perubahan situasi.
Saat ini, Jalan Raya Panggung telah dapat dilalui kembali, dan BPBD mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, terutama bagi warga yang tinggal di daerah rawan banjir, sembari terus memantau perkembangan cuaca dan informasi resmi dari pemerintah daerah. ***
