SAMPANG, NEWS9 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Jungkarang, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, kembali menuai sorotan.
Sejumlah orang tua murid memprotes menu yang dibagikan selama Ramadan karena dinilai tidak sebanding dengan alokasi anggaran Rp8-10 ribu per porsi dan minim dari sisi kuantitas serta variasi gizi.
Keluhan itu mencuat setelah orang tua siswa PAUD dan SD di Jungkarang menerima paket MBG yang disalurkan oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Pendidikan Islam Darun Najah Desa Jungkarang.
Mereka menilai isi paket jauh dari ekspektasi sebagai program pemenuhan gizi anak usia sekolah.
Berdasarkan foto yang beredar di kalangan wali murid, paket MBG Ramadan untuk siswa PAUD selama tiga hari hanya berisi susu kotak kemasan 750 mililiter dan buah nanas.
Tidak terdapat menu pendamping lain yang lazimnya menjadi sumber karbohidrat atau protein tambahan.
“Kalau nilainya memang Rp24 ribu, harusnya menunya disesuaikan. Jangan terlalu jauh berbeda,” ujar salah satu orang tua siswa PAUD yang meminta namanya tidak ditulis saat ditemui media ini, Kamis (26/2).
Ia mempertanyakan konsistensi antara nilai anggaran dan realisasi menu yang diterima anaknya.
Keluhan serupa datang dari orang tua siswa kelas IV SD Jungkarang 4. Mereka menyebut paket MBG yang diterima anaknya selama tiga hari senilai Rp30 hanya berisi satu buah pir, satu butir telur, susu kotak kemasan 946 mililiter, satu jajanan kemasan kecil, dan sebungkus kacang garing.
“Komposisinya lebih menyerupai makanan ringan daripada menu utama untuk mendukung pertumbuhan anak usia sekolah,” ujar seorang wali murid SD pada hari yang sama.
Menurut sejumlah orang tua, dari sisi komposisi gizi, paket tersebut belum mencerminkan menu seimbang yang ideal bagi anak-anak, terlebih dalam konteks program pemerintah yang secara eksplisit mengusung misi pemenuhan gizi.
Mereka mempertanyakan bagaimana standar penyusunan menu ditetapkan dan apakah ada pengawasan terhadap distribusi di tingkat pelaksana.
Sejumlah wali murid mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap operasional SPPG di wilayah Kecamatan Jrengik.
Mereka menuntut standarisasi menu yang transparan, keterbukaan penggunaan anggaran, serta pengawasan distribusi yang lebih ketat agar kualitas program tidak sekadar formalitas administratif.
“Harus ada evaluasi total. Jangan sampai program yang tujuannya baik justru tidak tepat sasaran,” kata salah satu orang tua siswa lainnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala SPPG Darun Najah, Rahmad Ainul Faqih, belum memberikan keterangan resmi.
Dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, yang bersangkutan memilih tidak merespons pertanyaan wartawan. ***
