NEWS9OPINI – Ini bukan tentang pegawai PLN di Pulau Saebus. Ini bukan urusan individu atau kepentingan pribadi.
Dan ini adalah suara rakyat suara yang telah lama berteriak dalam senyap, bukan karena kesakitan fisik, tapi karena terlalu lama diabaikan.
Suara rakyat yang hanya dianggap penting saat menjelang pesta politik, lalu dilupakan begitu saja ketika bendera partai sudah diturunkan.
Tulisan ini bukan sekadar susunan narasi atau permainan diksi. Ini adalah seruan nurani, agar para pemangku kebijakan khususnya PT PLN (Persero) membuka mata dan hati terhadap kenyataan pahit yang terjadi di Pulau Saebus, Desa Saur Saebus, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep.
Sebab, yang dibutuhkan warga bukan sekadar slogan “terang untuk negeri,” melainkan cahaya yang benar-benar menerangi kehidupan mereka.
Kondisi listrik di Pulau Saebus saat ini benar-benar memprihatinkan. Dalam cuaca normal saja, lampu sering padam tanpa penjelasan jelas.
Listrik hidup-mati seperti denyut lemah dari sistem yang nyaris kolaps.
Kini, memasuki musim penghujan, situasinya semakin parah masyarakat hidup dalam ketidakpastian, menunggu terang yang tak kunjung datang.
Sudah setahun lebih kondisi ini dibiarkan. PLN seolah hadir hanya dalam bentuk plang dan kabel, tapi tidak dalam fungsinya sebagai sumber kehidupan masyarakat.
Bila memang ada kerusakan teknis, warga hanya meminta satu hal perbaikan nyata, bukan janji yang menguap di rapat-rapat seremonial.
Masyarakat Pulau Saebus tidak menuntut lebih. Mereka hanya ingin listrik yang stabil dan merata.
Sebuah kebutuhan dasar yang di wilayah lain sudah dianggap hal lumrah, tapi di Sapeken masih menjadi kemewahan.
Kita punya wakil rakyat di berbagai tingkatan dari daerah hingga pusat. Tapi apa gunanya kursi-kursi itu jika keluhan rakyat di kepulauan tetap gelap tanpa jawaban?
Ini saatnya para anggota DPRD dan DPR RI dari daerah pemilihan Sumenep benar-benar turun tangan. Jangan tunggu rakyat kehilangan harapan baru bertindak.
Sungguh ironis. Di tengah era digital dan modernisasi yang kian canggih, masih ada warga Indonesia yang hidup dalam kegelapan seperti di masa lampau.
Sementara di kota, lampu jalan terang hingga ke gang sempit, di Pulau Saebus, anak-anak belajar dengan cahaya pelita, dan ibu rumah tangga memasak dalam bayangan.
Apakah ini yang disebut pemerataan pembangunan? Atau memang kepulauan seperti Sapeken hanya dihitung sebagai angka dalam laporan, tanpa pernah disentuh secara nyata?
Tulisan ini mungkin kecil, tapi maknanya besar. Sebab di balik kata-kata ini, ada ratusan warga yang menunggu keadilan energi.
Semoga tulisan ini sampai ke telinga mereka yang berwenang bukan hanya dibaca, tapi ditindaklanjuti.
Pulau Saebus dan masyarakat Sapeken tidak meminta belas kasihan, mereka hanya menuntut haknya untuk hidup dalam terang, bukan dalam gelap yang terus dipelihara oleh ketidakpedulian.
Apakah PLN, pemerintah, dan wakil rakyat akan terus diam? Atau akhirnya sadar, bahwa gelap di Sapeken adalah cermin dari gelapnya nurani kita semua. ***
