PAMEKASAN, NEWS9 – Sebanyak 99% pedagang di kawasan Food Colony, Pamekasan, Madura, mengaku kecewa terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan.
Pasalnya, adanya bazar UMKM tandingan di sepanjang Jalan Kemayoran dinilai memicu sepinya pengunjung di area Food Colony, terutama pada sore hari menjelang berbuka puasa.
Tidak hanya itu, lokasi bazar yang berada di pinggir jalan dinilai mengganggu arus lalu lintas dan membahayakan pengendara.
Salah satu pedagang Food Colony mengungkapkan, kondisi ini sangat berbeda dibandingkan tahun sebelumnya.
“Sejak awal bulan Ramadhan, dagangan kami sepi. Pengunjung berkurang drastis karena adanya bazar tandingan yang diselenggarakan oleh Car Free Day di bawah naungan Diskop,” ujarnya.
Menurut para pedagang, tahun lalu Diskop sempat berkolaborasi dengan Food Colony untuk meramaikan kawasan tersebut selama bulan puasa. Namun, tahun ini situasinya berbalik.
“Dulu kami diajak kerja sama, sekarang malah dibuatkan bazar saingan. Bukannya mendukung, justru kami merasa diadu domba,” keluh seorang pedagang lainnya.
Tidak hanya merugikan pedagang, bazar Ramadhan di Jalan Kemayoran tersebut juga dikeluhkan warga sekitar. Selain menimbulkan kemacetan, kebersihan lingkungan pun terabaikan.
“Pedagang di bazar itu dikenakan tarif Rp250 ribu per tenda, yang terdiri dari Rp200 ribu untuk bongkar pasang tenda dan Rp50 ribu untuk kebersihan. Tapi nyatanya sampah tetap berserakan,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.
Totok, pengurus Koperasi Maju Jaya di Food Colony, juga merasa geram. Ia menilai keberadaan bazar ilegal di Jalan Kemayoran itu sangat merugikan pedagang Food Colony.
“Katanya mau meramaikan Food Colony, tapi kenyataannya malah bikin acara tandingan yang bikin kami sepi. Kami minta bazar Ramadhan di Kemayoran segera dihentikan,” tegasnya.
Selain itu, Totok juga menyoroti ketidakadilan dalam penataan PKL.
“Pemerintah sering menggusur PKL yang berjualan di trotoar demi kenyamanan pejalan kaki. Tapi sekarang, Diskop sendiri bikin bazar yang justru mengganggu pengendara. Ini rawan kecelakaan dan meresahkan warga Pamekasan,” pungkasnya.
Sementara itu, hingga berita ini dinaikkan, Kepala Diskop Pamekasan belum memberikan tanggapan terkait polemik tersebut. Konfirmasi yang dilakukan melalui pesan WhatsApp pun tidak mendapat jawaban.
Warga dan pedagang kini menanti sikap tegas Pemkab Pamekasan untuk menertibkan bazar Ramadhan yang dinilai merugikan banyak pihak. Apakah keluhan para pedagang akan didengar? Kita tunggu saja kelanjutannya. ***
