SUMENEP, NEWS9 – Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Sumenep menggelar rapat terbatas pada Sabtu, 21 November 2026, bertempat di Kantor DPD KNPI Sumenep, Jalan Dr. Cipto No. 19, Kolor, Kabupaten Sumenep.
Rapat tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas beredarnya surat permohonan bantuan dana tertanggal 20 November 2026 yang menggunakan identitas dan atribut Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), sebagaimana telah disampaikan dalam klarifikasi resmi DPD KNPI Sumenep sebelumnya.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Sumenep, Khairul Umam, menyampaikan bahwa setelah melakukan pencermatan dan pencocokan terhadap salinan legalitas AHU serta Sertifikat Merek KNPI yang dimiliki organisasi, pihaknya mempertimbangkan untuk menempuh langkah hukum.
“Persoalan ini sudah kami bahas dalam rapat terbatas. Setelah melakukan pencermatan dan pencocokan dengan dokumen legalitas AHU serta Sertifikat Merek KNPI yang kami miliki, kami memandang perlu mempertimbangkan langkah hukum terhadap penggunaan identitas dan atribut KNPI yang tidak memiliki kejelasan legitimasi organisasi,” tegas Khairul Umam, kepada media ini, Sabtu (21/11/2026).
Dia menambahkan, langkah selanjutnya akan dikoordinasikan dengan DPD KNPI Jawa Timur dan DPP KNPI, sekaligus menunggu petunjuk dan arahan organisasi terkait langkah hukum yang tepat.
“Prinsipnya, kami ingin menjaga marwah, legalitas, dan kehormatan organisasi. Tidak ada LSM KNPI dalam struktur kelembagaan KNPI. Setiap pihak tentu memiliki hak untuk mendirikan organisasi, tetapi tidak serta-merta memiliki kewenangan menggunakan atau mengatasnamakan struktur dan identitas kelembagaan KNPI,” pungkasnya. ***
Penulis : Khairil
Editor : Seno CS
Sumber Berita: https://News9.id









