SUMENEP, NEWS9 – Polemik mengenai transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Batuputih, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, belum juga menemui titik terang.
Padahal, berbagai audiensi telah dilakukan oleh masyarakat sejak awal tahun.
Puncaknya terjadi pada Selasa, 27 Mei 2025, ketika seluruh elemen masyarakat menyatakan sikap tegas untuk mendesak Bupati mengganti Penjabat (Pj) Kepala Desa Batuputih, Mohammad Syafei.
Desakan tersebut tidak hanya datang dari tokoh masyarakat dan tokoh agama, tapi juga dari pemuda, Karang Taruna, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga aparat desa sendiri.
Mereka menyatakan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Pj Kepala Desa yang dinilai tidak transparan dan tidak aktif membangun desa.
“Seluruh masyarakat bersepakat untuk mendesak Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, agar segera mengambil langkah tegas dengan mengganti Pj Kepala Desa Batuputih yang kami nilai tidak bertanggung jawab,” ujar Syafi’ie, perwakilan Karang Taruna Batuputih.
Menurut Syafi’ie, berbagai pembangunan di desa terindikasi tidak jelas penganggarannya.
Ia menyebutkan beberapa persoalan utama yang menjadi perhatian masyarakat, seperti proyek pipanisasi dan drainase yang tidak dilengkapi prasasti, program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) yang tidak terlaksana, serta pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) yang tidak kunjung terealisasi.
“Kami bahkan hanya menerima Rp 3 juta dari anggaran Karang Taruna sebesar Rp 10 juta. Ini bukti nyata bahwa transparansi anggaran tidak berjalan,” tegas Syafi’ie.
Senada dengan itu, Andianto, mahasiswa asal Desa Batuputih yang sedang menempuh studi di Sumenep, menyatakan akan melanjutkan aksi dengan menggelar audiensi langsung ke Bupati bersama rekan-rekan mahasiswa lainnya.
“Bupati Fauzi harus turun tangan untuk mengatasi masalah ini. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal masa depan pemerintahan dan pembangunan desa,” ujar Andi.
Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Wiraraja Madura itu bahkan menyatakan siap melakukan aksi lebih besar jika Bupati tidak merespons tuntutan warga.
“Jika melalui tangan Bupati pun masalah ini belum terselesaikan, maka gerakan kami akan terus berlanjut sampai Pj Kepala Desa Batuputih diganti,” tegasnya.
Dari hasil rapat masyarakat pada Senin malam, 26 Mei 2025, sejumlah pertanyaan seputar APBDes 2024 tetap tidak menemukan jawaban yang jelas.
Adapun alasan desakan penggantian Pj Kepala Desa Batuputih antara lain:
1. Kurangnya transparansi pengelolaan APBDes.
2. Ketidakhadiran dan tidak aktifnya Pj Kepala Desa.
3. Pipanisasi Batuputih Atas yang tidak jelas anggarannya.
4. Proyek drainase tanpa prasasti sebagai bentuk pertanggungjawaban.
5. Proyek MWK yang belum selesai dan tidak jelas kelanjutannya.
6. Tidak adanya laporan penggunaan anggaran PHBI.
7. Anggaran Karang Taruna yang hanya dicairkan Rp 3 juta dari Rp 10 juta.
8. Program PKTD dan TPT yang tidak terlaksana.
Masyarakat Batuputih kini menanti langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk menyelesaikan krisis kepercayaan ini demi menjaga integritas dan kelangsungan pembangunan desa mereka.
Sementara itu, saat dikonfirmasi News9.id melalui WhatsAppnya, Pj Kades Batuputih hingga kini belum memberikan keterangan pasti meski pesan terlihat centang dua tanda sudah dibaca. ***
