SUMENEP, NEWS9 – Polemik keterbukaan informasi publik di Desa Lebeng Timur, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep, mencuat ke publik.
Masyarakat mempertanyakan transparansi pengelolaan Dana Desa (DD) yang dinilai tidak sesuai dengan klaim kepala desa.
Kepala Desa Lebeng Timur, Abpaisol, menyatakan bahwa papan informasi anggaran Dana Desa sudah dipasang di balai desa.
Bahkan, ia menyebut tudingan yang ditujukan kepadanya sebagai hal biasa dalam dinamika kepemimpinan.
“Dituduh dan difitnah itu hal biasa bagi seorang pemimpin. Tapi itu semua tidak benar. Papan informasi anggaran Dana Desa sudah terpampang di balai desa,” ujar Abpaisol kepada media, Jumat (20/6/2025).
Namun, pernyataan tersebut ditanggapi oleh Dafid, warga sekaligus aktivis dari Fakta Foundation yang selama ini aktif mengawal kebijakan anggaran desa.
“Alhamdulillah kalau memang sudah dipasang. Tinggal masyarakat lihat secara jelas, anggaran Dana Desa itu digunakan untuk apa saja,” ucap Dafid.
Sayangnya, sehari setelah pernyataan itu dilontarkan, warga masih belum menemukan keberadaan papan informasi yang dimaksud.
“Sampai sekarang belum terlihat. Entah dipasang di mana. Kalau memang benar sudah terpasang, kenapa warga tak bisa melihatnya?” tambahnya.
Tidak hanya soal informasi anggaran, kepala desa juga mengklaim telah membangun jalan sepanjang 100 meter dengan alokasi Dana Desa sebesar Rp1.063.536.000, sesuai Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2024.
Menurut Abpaisol, masalah utama di desanya adalah infrastruktur jalan yang rusak.
Namun, pernyataan tersebut kembali menuai kritik dari Dafid.
Ia menilai, dengan anggaran sebesar itu, hasil pembangunan yang dicapai sangat tidak sebanding.
“Kami tahu persis besaran Dana Desa. Kalau hanya bisa bangun jalan 100 meter, itu sangat janggal. Saya juga tahu data anggaran tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.
Dafid juga membeberkan realisasi pembangunan fisik desa tahun 2023 yang tercantum dalam dokumen resmi, di antaranya, Jalan rabat 100 meter di Dusun Toguh, Jalan rabat 150 meter di Dusun Andung, Jalan desa aspal 200 meter di Dusun Legung, dan TPT sepanjang 50 meter di Dusun Legung.
Data tersebut, menurutnya, penting untuk menjadi bahan evaluasi masyarakat dalam mengawal pembangunan desa.
“Keterbukaan informasi itu bukan hanya soal memasang papan anggaran. Yang lebih penting, bagaimana masyarakat bisa merasakan langsung manfaat dari dana tersebut,” pungkas Dafid. ***
