BANYUWANGI, NEWS9 – Permata Jawa Timur yang kini terluka. Di balik keindahan alamnya, tersembunyi dugaan kuat perusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT Bumi Suksesindo (PT BSI), perusahaan tambang emas yang beroperasi di wilayah Pesanggaran Banyuwangi tersebut.
Amir Ma’ruf Khan selaku pemerhati lingkungan yang dikenal sebagai “Raja Angkasa,” menyuarakan keprihatinannya yang mendalam atas kerusakan ekosistem yang terjadi.
“Bagaimana bisa hutan lindung diobrak-abrik demi ambisi pertambangan?” tanya Amir dengan nada getir. “PT BSI mendapatkan izin dari Bupati Banyuwangi pada tahun 2012, padahal saat itu, area yang mereka tambang masih berstatus hutan lindung. Anehnya, AMDAL mereka baru terbit tahun 2014. Ini jelas sebuah kejanggalan yang harus diusut tuntas.”
Tak hanya itu, Amir juga menyoroti praktik kompensasi lahan yang dianggapnya merugikan negara.
“Mereka seenaknya menggunakan tanah negara di Bondowoso dan Sukabumi sebagai lahan kompensasi, dengan rasio yang tidak masuk akal. Lebih ironis lagi, Menteri terkait seolah tutup mata dan menerima begitu saja. Ini sama saja dengan merampok hak rakyat,” tegasnya, Kamis (27/11/25).
Menurut Amir, kehadiran PT BSI telah merusak moralitas para pejabat.
“Sejak 2012, banyak pejabat yang tergiur dan kehilangan akal sehat. Mereka menjadi tidak taat hukum, tidak bisa membedakan benar dan salah, dan akhirnya merusak segalanya: hukum, ekosistem, ekonomi negara, bahkan mental para pejuang lingkungan,” ungkapnya dengan nada kecewa.
Di tengah situasi yang memprihatinkan ini, Amir Ma’ruf Khan menaruh harapan pada Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Saya percaya, pidato-pidato Pak Prabowo tentang pentingnya menjaga lingkungan bisa menjadi doktrin bagi para pejabat di daerah. Mereka seharusnya tidak perlu menunggu perintah tertulis untuk bertindak jika melihat ada pelanggaran hukum, terutama perusakan hutan di Banyuwangi ini,” ujarnya penuh harap.
Kasus tersebut adalah ujian bagi pemerintah dalam melindungi lingkungan dan menegakkan keadilan.
Masyarakat Banyuwangi dan seluruh Indonesia menanti tindakan nyata dari pemerintah pusat untuk menindak tegas PT BSI dan oknum-oknum yang terlibat dalam tragedi lingkungan tersebut.
Akankah keadilan dan kelestarian alam menang, ataukah kepentingan bisnis akan terus merajalela. ***
