OPININEWS9 – Pengunduran diri bukan sekadar peristiwa politik, melainkan momentum menguji hubungan antara kekuasaan, konstitusi, dan kedaulatan rakyat.
Ada peristiwa politik yang selesai ketika seseorang meninggalkan jabatan. Namun, ada pula peristiwa yang justru membuka pertanyaan lebih besar setelah seseorang melepaskan kekuasaannya.
Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jika dikaitkan dengan dinamika politik nasional yang berkembang, termasuk perdebatan mengenai persyaratan jabatan, tekanan politik parlemen, dan persoalan penegakan hukum, tidak cukup dibaca sebagai pergantian figur dalam struktur pemerintahan.
Peristiwa ini perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas: bagaimana sesungguhnya kekuasaan bekerja di Indonesia, bagaimana istana mengelola tekanan politik, dan sejauh mana konstitusi benar-benar menjadi batas bagi setiap pemegang kekuasaan?
Bagi para pengamat istana, persoalan ini menarik bukan semata-mata karena menyangkut posisi wakil presiden. Lebih jauh, ia membuka ruang untuk membaca relasi kekuasaan antara presiden, wakil presiden, parlemen, partai politik, lembaga peradilan, dan berbagai kekuatan yang memengaruhi arah pemerintahan.
Di sinilah persoalan kedaulatan menemukan makna yang lebih dalam.
Istana Bukan Sekadar Pusat Kekuasaan
Selama ini, istana sering dipahami sebagai pusat pengambilan keputusan politik nasional. Segala dinamika yang terjadi di sekitarnya kemudian dibaca melalui konfigurasi kekuatan elite, loyalitas politik, hubungan antarkelompok, dan kepentingan kekuasaan.
Padahal, dalam negara demokrasi konstitusional, istana bukan pemilik negara.
Istana hanyalah salah satu pusat penyelenggaraan kekuasaan yang dibatasi oleh konstitusi.
Presiden memperoleh mandat melalui pemilihan umum, tetapi mandat tersebut tidak memberikan kekuasaan tanpa batas. Wakil presiden pun bukan sekadar pendamping politik presiden, melainkan pejabat negara yang memiliki kedudukan konstitusional.
Karena itu, setiap persoalan yang menyangkut jabatan wakil presiden harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan ketatanegaraan, bukan semata-mata berdasarkan kompromi elite.
Pengunduran diri seorang wakil presiden seharusnya tidak menjadi alasan untuk mengabaikan pertanyaan mengenai proses pencalonan, persyaratan jabatan, legitimasi politik, dan pertanggungjawaban konstitusional.
Justru di sinilah kualitas demokrasi diuji.
Apakah hukum mampu bekerja secara independen ketika persoalan menyentuh lingkaran kekuasaan? Ataukah hukum hanya terlihat tegas ketika berhadapan dengan mereka yang tidak memiliki akses terhadap pusat kekuasaan?
Pertanyaan tersebut merupakan inti dari supremasi hukum.
Dari Penyadapan Presiden ke Persoalan Kedaulatan Istana
Ada satu konteks lain yang membuat perkembangan politik nasional semakin menarik untuk direnungkan.
Indonesia memiliki pengalaman panjang terkait persoalan keamanan komunikasi pejabat negara. Pada 2013, publik mengetahui dugaan penyadapan komunikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono oleh intelijen Australia melalui dokumen yang dibocorkan Edward Snowden.
Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa kedaulatan negara tidak hanya menyangkut wilayah geografis, tetapi juga mencakup ruang komunikasi, informasi, dan pengambilan keputusan strategis.
Dalam perkembangan November 2026, muncul pula pemberitaan mengenai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
Dua peristiwa tersebut memiliki konteks dan pihak yang berbeda. Karena itu, keduanya tidak boleh disamakan ataupun dianggap memiliki hubungan sebab-akibat tanpa bukti.
Namun, ada satu pelajaran yang dapat ditarik: keamanan informasi kepala negara merupakan bagian penting dari kedaulatan nasional.
Persoalannya bukan hanya siapa yang menyadap, tetapi apakah negara memiliki sistem perlindungan yang memadai terhadap komunikasi strategisnya?
Lebih jauh lagi, apakah seluruh institusi yang memiliki akses terhadap informasi negara telah bekerja dengan prinsip akuntabilitas?
Sebab, ancaman terhadap kedaulatan tidak selalu datang dari luar negeri. Penyalahgunaan kewenangan di dalam negeri juga dapat menggerogoti kepercayaan terhadap institusi negara.
Kotak Pandora Kekuasaan: Ketika Politik, Hukum, dan Loyalitas Bertemu
Pengunduran diri wakil presiden juga membuka ruang pembacaan baru mengenai hubungan antara loyalitas politik dan tanggung jawab konstitusional.
Dalam praktik politik Indonesia, hubungan presiden dan wakil presiden sering kali dipahami sebagai satu paket kekuasaan yang dibangun melalui koalisi dan kesepakatan politik.
Namun, hubungan politik tidak boleh mengalahkan kedudukan konstitusional.
Presiden dan wakil presiden memang dipilih dalam satu pasangan, tetapi masing-masing memiliki kedudukan yang diatur oleh UUD 1945.
Ketika terjadi persoalan pada salah satu jabatan tersebut, penyelesaiannya tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan menjaga stabilitas koalisi atau mengamankan konfigurasi kekuasaan.
Negara harus mendahulukan konstitusi.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 telah mengatur mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden melalui pemilihan oleh MPR berdasarkan usulan presiden.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberlangsungan negara tidak boleh bergantung pada satu figur.
Namun, ada pertanyaan yang lebih menarik bagi pengamat istana: apakah dinamika ini akan memperkuat pelembagaan kekuasaan atau justru memperlihatkan betapa besarnya ketergantungan politik nasional terhadap figur tertentu?
Inilah persoalan yang sering luput dari perdebatan politik sehari-hari.
Demokrasi yang sehat tidak boleh dibangun berdasarkan ketergantungan terhadap individu. Ia harus bertumpu pada institusi yang kuat, mekanisme pengawasan yang efektif, dan kepastian hukum.
Kedaulatan Tidak Cukup Menghadapi Asing, tetapi Juga Harus Mengendalikan Kekuasaan Sendiri
Tulisan mengenai hukum rimba dalam hubungan internasional sesungguhnya memiliki relevansi yang lebih luas ketika dibaca dalam konteks dinamika politik domestik.
Selama ini, ketika berbicara tentang kedaulatan, perhatian publik sering diarahkan pada ancaman eksternal: penyadapan asing, tekanan geopolitik, dominasi ekonomi, penguasaan teknologi, dan intervensi politik negara lain.
Padahal, kedaulatan juga harus diuji melalui kemampuan negara mengendalikan kekuasaannya sendiri.
Sebuah negara mungkin memiliki wilayah yang luas, sumber daya alam melimpah, kekuatan diplomasi, dan pengakuan internasional. Namun, semua itu tidak cukup apabila institusi dalam negerinya tidak mampu menjamin keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
Kedaulatan yang tidak disertai supremasi hukum berpotensi berubah menjadi sekadar simbol politik.
Karena itu, ada tiga bentuk kedaulatan yang perlu diperkuat secara bersamaan.
Pertama, kedaulatan eksternal, yaitu kemampuan Indonesia menentukan kebijakan nasional tanpa tekanan negara lain.
Kedua, kedaulatan institusional, yaitu kemampuan lembaga negara menjalankan kewenangannya secara independen dan bertanggung jawab.
Ketiga, kedaulatan konstitusional, yaitu kemampuan konstitusi membatasi seluruh pemegang kekuasaan tanpa pengecualian.
Ketiganya tidak dapat dipisahkan.
Indonesia tidak cukup hanya berani menghadapi tekanan asing apabila masih memiliki persoalan dalam menertibkan kekuasaan di dalam negeri.
Ujian Terbesar Istana Bukan Kehilangan Jabatan, tetapi Kehilangan Kepercayaan
Bagi Presiden Prabowo, dinamika politik ini menghadirkan tantangan kelembagaan yang tidak sederhana.
Persoalannya bukan sekadar bagaimana menjaga stabilitas pemerintahan apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden.
Lebih urgen daripada itu adalah bagaimana memastikan bahwa setiap proses penyelesaian berlangsung berdasarkan konstitusi, transparansi, dan kepentingan publik.
Stabilitas pemerintahan memang penting. Namun, stabilitas yang hanya dibangun melalui kompromi elite tanpa keterbukaan berpotensi menyisakan persoalan legitimasi.
Sebaliknya, proses hukum yang transparan dan institusi yang bekerja secara independen dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Di sinilah istana perlu memahami bahwa legitimasi pemerintahan tidak hanya diperoleh dari kemenangan pemilu.
Legitimasi juga dipelihara melalui konsistensi dalam menjalankan konstitusi.
Kepercayaan publik merupakan modal politik yang tidak dapat dibangun hanya melalui komunikasi pemerintah, pencitraan, ataupun penguasaan narasi media.
Ia tumbuh ketika masyarakat melihat bahwa hukum berlaku bagi semua orang, kekuasaan dapat diawasi, dan keputusan negara dapat dipertanggungjawabkan.
Kebaruan yang Perlu Dibaca Pengamat Istana: Kedaulatan Tanpa Akuntabilitas Adalah Paradoks
Ada satu perspektif yang menurut saya penting untuk diperkenalkan dalam membaca perkembangan politik nasional saat ini.
Selama ini, pembicaraan mengenai kedaulatan lebih banyak berorientasi pada kemampuan negara menghadapi kekuatan dari luar.
Namun, kita perlu mengembangkan konsep yang lebih luas, yakni kedaulatan akuntabel.
Kedaulatan akuntabel adalah kondisi ketika negara tidak hanya memiliki kebebasan menentukan kebijakannya sendiri, tetapi juga memastikan bahwa seluruh penggunaan kekuasaan dapat diuji, diawasi, dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
Konsep ini penting karena kedaulatan negara tidak boleh dipakai sebagai alasan untuk membatasi pengawasan publik terhadap pemerintah.
Sebaliknya, justru atas nama kedaulatan, negara harus memperkuat integritas institusi dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.
Dalam perspektif ini, pengunduran diri wakil presiden, persoalan penyadapan, dinamika parlemen, dan independensi lembaga peradilan dapat dibaca sebagai ujian terhadap kualitas kedaulatan Indonesia.
Bukan karena semuanya merupakan satu rangkaian peristiwa, melainkan karena masing-masing menyentuh persoalan yang sama: siapa yang mengendalikan kekuasaan, siapa yang mengawasinya, dan kepada siapa kekuasaan itu harus dipertanggungjawabkan?
Pertanyaan tersebut jauh lebih penting daripada sekadar membaca siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pertarungan politik.
Jangan Sampai Istana Kuat, tetapi Konstitusi Melemah
Sejarah menunjukkan bahwa kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menduduki kursi kekuasaan.
Negara yang kuat adalah negara yang mampu menjaga kesinambungan pemerintahan sekaligus memastikan bahwa seluruh pemegang kekuasaan tunduk pada hukum.
Karena itu, pengunduran diri wakil presiden seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola ketatanegaraan, bukan sekadar membuka babak baru dalam persaingan elite politik.
Indonesia membutuhkan istana yang kuat, tetapi kekuatan istana harus berjalan seiring dengan kuatnya konstitusi.
Indonesia membutuhkan presiden yang memiliki keberanian mengambil keputusan, tetapi keberanian tersebut harus disertai penghormatan terhadap hukum.
Indonesia membutuhkan stabilitas politik, tetapi stabilitas tidak boleh dibangun dengan mengorbankan transparansi dan akuntabilitas.
Pada akhirnya, ada satu pertanyaan yang patut direnungkan oleh para penghuni istana, elite politik, dan seluruh penyelenggara negara:
Apakah kita sedang membangun negara yang kuat karena institusinya bekerja berdasarkan hukum, atau justru membangun kekuasaan yang terlihat kuat karena seluruh institusi bergantung pada kekuasaan?
Keduanya mungkin terlihat sama dari luar. Namun, secara konstitusional, keduanya sangat berbeda.
Jangan sampai Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaan dari tekanan bangsa lain, tetapi gagal membebaskan dirinya dari dominasi kepentingan kekuasaan di dalam negeri.
Sebab, ancaman terbesar bagi sebuah negara bukan semata-mata ketika pihak asing berusaha mengendalikan kebijakannya, melainkan ketika kekuasaan di dalam negeri tidak lagi bersedia dikendalikan oleh konstitusi.
Istana boleh berganti penghuni, jabatan boleh berganti pemegang, dan konfigurasi politik boleh berubah. Namun, konstitusi tidak boleh ikut berubah mengikuti kepentingan mereka yang sedang berkuasa. ***
Penulis : Isma'il, MM
Editor : Redaksi
Sumber Berita: https://News9.id
