SUMENEP, NEWS9 – Polemik dugaan penggelembungan (mark-up) data siswa di SMK Al-Marzuqi, Desa Pakondang, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep, kian memanas dan menyeret otoritas pendidikan ke dalam pusaran kritik publik.
Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pendidikan Wilayah Sumenep, Rusliy S.Pd, M.Pd, kini berada di bawah tekanan keras aktivis dan pegiat sosial yang menuntut transparansi serta akuntabilitas pengelolaan anggaran negara.
Cabdin Sumenep bersikukuh bahwa jumlah siswa SMK Al-Marzuqi sebanyak 69 orang, merujuk pada data yang mereka terima.
Namun klaim tersebut dipertanyakan karena dinilai hanya bertumpu pada laporan administratif di atas kertas, tanpa verifikasi nyata di lapangan.
Kunjungan Kacabdin ke SMK Al-Marzuqi beberapa waktu lalu justru dianggap gagal menjawab inti persoalan.
Kontrol sosial menilai kunjungan tersebut hanya bersifat formalitas sekadar klarifikasi data dan keberadaan kepala sekolah tanpa melakukan pengecekan faktual terhadap jumlah siswa saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung.
“Kalau mau jujur dan serius, lakukan sidak mendadak saat jam sekolah aktif. Masuk kelas, hitung langsung siswanya. Kalau hanya percaya data, polemik ini akan terus berulang dan potensi kerugian negara akan dibiarkan,” tegas salah satu pegiat sosial, Senin (12/1/2026).
Di tengah sorotan publik yang kian tajam, otoritas terkait justru memilih bungkam.
Kepala Seksi (Kasi) SMK Cabdin Sumenep, Bahri, hingga berita ini dinaikkan belum memberikan pernyataan.
Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait simpang siurnya data Dapodik di SMK Al-Marzuqi tak kunjung mendapat respons.
Sementara itu, aktivis pendidikan, Moh. Ali, menilai kebisuan pejabat justru menguatkan dugaan adanya pembiaran sistematis terhadap praktik “sekolah nakal” yang diduga memanipulasi data demi mengeruk dana publik.
“Kami tidak akan berhenti. Mark-up data siswa ini jelas berpotensi merugikan negara. Banyak SMK swasta berizin, tapi siswanya tidak jelas, namun tetap menikmati BOS dan BPOPP. Ini bukan kesalahan sepele, ini kejahatan anggaran,” tegas Moh. Ali dengan nada keras, Selasa (13/1).
Di sisi lain, mantan Kepala Sekolah SMK Al-Marzuqi, Irwan, mencoba meluruskan isu yang beredar.
Ia menegaskan bahwa saat dirinya menjabat, jumlah siswa yang tercatat dalam Dapodik adalah 69 orang, bukan 96 sebagaimana kabar yang sempat berhembus.
“Waktu saya menjabat, datanya 69 siswa. Kalau ada angka 96, itu tidak benar. Tapi karena saya sudah dimutasi, saya tidak tahu perkembangan terakhirnya, apakah bertambah atau justru berkurang,” ujar Irwan.
Kini publik menanti langkah tegas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melalui Cabdin Sumenep untuk membuka tabir kebenaran di SMK Al-Marzuqi.
Sidak faktual, audit data Dapodik, hingga penelusuran aliran dana BOS dan BPOPP menjadi tuntutan mendesak.
Pertanyaannya kini mengarah tajam ke pucuk kewenangan siapa yang harus bertanggung jawab atas dugaan manipulasi ini? Pihak sekolah, pengawas, atau justru ada pembiaran dari oknum di internal Cabdin sendiri? ***
