BANYUWANGI, NEWS9 – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) ke-80 tahun 2026 di Banyuwangi tidak berhenti pada diskusi kritis.
Dalam forum yang digelar komunitas Info Warga Banyuwangi (IWB) di Cafe Becak, Desa Sempu, Jumat (13/2/2026), seluruh tamu undangan membubuhkan tanda tangan di atas kain putih sebagai bentuk petisi dukungan kepada aparat penegak hukum (APH) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) agar mengusut tuntas dugaan kasus korupsi di Banyuwangi.
Penandatanganan tersebut dilakukan di akhir acara sebagai simbol komitmen moral masyarakat sipil dan insan pers untuk mendorong transparansi serta penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Ketua IWB, Abi Arbain, menyatakan bahwa petisi itu bukan sekadar seremoni, melainkan pesan terbuka agar proses hukum berjalan objektif dan profesional.
“Ini bentuk dukungan sekaligus pengingat bahwa publik menaruh harapan besar kepada APH dan Kejati untuk mengusut tuntas setiap dugaan penyimpangan anggaran, termasuk isu yang saat ini menjadi perhatian,” ujarnya.
Isu yang dimaksud antara lain dugaan pengadaan makan-minum (mamin) fiktif serta sejumlah persoalan lain yang dinilai perlu pendalaman serius oleh aparat.
Sejumlah aktivis menilai, langkah penandatanganan petisi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial yang sah dalam negara demokrasi.
Mereka berharap aparat penegak hukum membuka ruang transparansi, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik.
Dalam diskusi, peserta juga menekankan peran pers sebagai pengawal proses hukum. Mereka mengingatkan agar media tidak hanya memberitakan isu secara sporadis, tetapi konsisten mengikuti perkembangan hingga tuntas.
“Kalau sudah masuk ranah hukum, media harus mengawal secara berimbang. Jangan berhenti di isu awal, tapi pantau prosesnya,” ungkap Slamet Ketua Ormas Macan Asia
Forum HPN ke-80 ini pun menjadi refleksi bahwa kolaborasi antara masyarakat sipil, pers, dan aparat penegak hukum sangat diperlukan untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan.
Penandatanganan petisi di atas kain putih tersebut kini menjadi simbol bahwa HPN 2026 di Banyuwangi tidak hanya berbicara soal kebebasan pers, tetapi juga keberanian mengawal pemberantasan korupsi secara nyata. ***
