SURABAYA, NEWS9 – Barisan Aktivis Muda Jawa Timur (BAM Jatim) berencana membangun kolaborasi dengan Senator DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, serta Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) untuk menghadirkan layanan pengaduan khusus bagi korban kekerasan terhadap perempuan.
Inisiatif tersebut merupakan bentuk kepedulian BAM Jatim terhadap masih maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Timur.
Kolaborasi lintas lembaga itu diharapkan mampu menghadirkan ruang pengaduan yang aman, sekaligus memastikan korban mendapatkan perhatian, pendampingan, dan akses terhadap proses hukum.
BAM Jatim menilai persoalan kekerasan terhadap perempuan tidak bisa dipandang sebelah mata.
Berdasarkan data yang menjadi perhatian organisasi tersebut, Jawa Timur disebut menempati peringkat kedua secara nasional dalam jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan.
Kondisi itu dinilai membutuhkan langkah konkret dan sinergi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga legislatif, hingga elemen masyarakat sipil.
Anggota BAM Jatim, Toifur Ali Wafa, mengatakan pihaknya telah mengantongi sejumlah informasi dan data terkait dugaan tindak kekerasan terhadap perempuan di Jawa Timur, khususnya di wilayah Surabaya sebagai ibu kota provinsi.
Menurutnya, informasi tersebut menjadi perhatian serius BAM Jatim untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku.
Setiap dugaan pelanggaran terhadap hak perempuan, kata dia, harus mendapatkan perhatian serta penanganan yang semestinya.
Toifur menegaskan, salah satu landasan perjuangan BAM Jatim adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menjamin perlindungan hak setiap warga negara, termasuk hak perempuan untuk terbebas dari kekerasan dan diskriminasi.
“Ini menjadi atensi utama kami. Kami akan melakukan langkah awal dengan mengumpulkan dan menindaklanjuti informasi yang ada, termasuk melaporkan dugaan kekerasan terhadap perempuan kepada pihak berwenang agar dapat dilakukan penyelidikan sesuai ketentuan hukum,” ujar Toifur.
Dia juga mengungkapkan bahwa BAM Jatim berencana melaporkan seorang terduga pelaku yang berdasarkan informasi awal disebut bekerja di salah satu lembaga pemerintah di Jawa Timur.
“Nanti akan kami laporkan terduga pelaku yang informasinya sedang bekerja di lembaga pemerintah di Jatim,” tegasnya.
Lebih lanjut, Toifur menjelaskan bahwa rencana kolaborasi bersama Senator DPD RI Dr. Lia Istifhama dan Polda Jatim tidak hanya berfokus pada pelaporan kasus.
BAM Jatim ingin mendorong terbentuknya sistem pengaduan yang mudah diakses masyarakat, khususnya perempuan yang mengalami tindak kekerasan.
Melalui layanan tersebut, korban diharapkan memiliki ruang untuk menyampaikan pengaduan, memperoleh pendampingan awal, serta mendapatkan informasi dan arahan mengenai proses hukum maupun akses perlindungan yang tersedia.
Menurut Toifur, keberanian korban untuk melapor harus diimbangi dengan kehadiran pihak-pihak yang mampu memberikan perlindungan nyata.
Kerahasiaan identitas korban juga harus menjadi prioritas agar mereka tidak mengalami tekanan, intimidasi, ataupun ketakutan ketika memperjuangkan hak-haknya.
“Jangan sampai perempuan yang menjadi korban justru merasa takut untuk melapor. Kami ingin menghadirkan ruang pengaduan yang memberikan rasa aman, sehingga korban tidak merasa sendirian dalam memperjuangkan hak-haknya,” ungkapnya.
BAM Jatim berharap rencana kolaborasi dengan Senator Lia Istifhama dan Polda Jatim dapat segera direalisasikan.
Kehadiran layanan pengaduan tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat upaya pencegahan, perlindungan, dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Jawa Timur.
Sementara itu, BAM Jatim juga mengajak masyarakat agar tidak menormalisasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Dukungan terhadap korban dinilai penting, termasuk dengan memberikan keberanian dan ruang bagi mereka untuk mendapatkan keadilan.
“Harapan kami, Jawa Timur menjadi wilayah yang semakin aman dan ramah bagi perempuan. Tidak boleh ada ruang bagi pelaku kekerasan untuk merasa kebal hukum. Perlindungan terhadap perempuan harus menjadi tanggung jawab bersama,” pungkas Toifur. ***
Penulis : Khairil
Editor : Seno CS
Sumber Berita: https://News9.id









