Aktivis Desak Audit Langsung Kadisdik Jatim Atas Dugaan Pungli dan Pengambilan Dana PIP di Banyuwangi

BANYUWANGI, NEWS9 – Desakan terhadap evaluasi menyeluruh pengelolaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di Banyuwangi semakin menguat.

Sejumlah aktivis pendidikan secara tegas meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur turun langsung melakukan audit internal terhadap SMA dan SMK negeri yang berada di bawah kewenangannya.

Menurut mereka, dugaan pungutan liar (pungli) serta pengambilan dana PIP di sejumlah sekolah tidak bisa lagi disikapi dengan klarifikasi normatif.

Audit resmi dinilai menjadi langkah konkret untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran.

“Jika memang tidak ada penyimpangan, buktikan dengan audit terbuka. Tim dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur harus turun langsung ke sekolah-sekolah di Banyuwangi, periksa dokumen pencairan, bukti transfer, hingga mekanisme pendampingan siswa penerima PIP,” tegas Abi Arbain Melalui Siaran pers nya.

Aktivis menekankan bahwa audit tidak cukup hanya bersifat administratif, tetapi juga harus menyentuh aspek teknis di lapangan, antara lain:

“Pemeriksaan daftar penerima PIP dan kesesuaian nominal pencairan.Klarifikasi kepada wali murid dan siswa penerima bantuan.Penelusuran adanya surat pernyataan atau dokumen yang berpotensi menekan wali murid.Pemeriksaan aliran dana jika terdapat dugaan pengumpulan atau penarikan kembali dana dari siswa,” jelasnya.

Mereka juga meminta hasil audit diumumkan secara terbuka kepada publik sebagai bentuk transparansi sebagaimana diketahui, pengelolaan SMA dan SMK negeri merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

Karena itu, IWB menilai tanggung jawab pembinaan dan pengawasan melekat pada kepala dinas pendidikan provinsi.

“Jika masih muncul dugaan pengambilan dana PIP di sekolah negeri, berarti ada kelemahan dalam sosialisasi regulasi dan pengawasan. Ini tidak bisa dianggap kasus per kasus, tetapi harus dilihat sebagai persoalan sistemik,” ujar Abi Arbain ketua Komunitas IWB.

Publik pun menanti langkah konkret sebagai bentuk komitmen menjaga integritas pengelolaan dana bantuan pendidikan.

Para aktivis dan LSM berharap audit segera dilakukan guna memastikan dana PIP benar-benar diterima utuh oleh siswa yang berhak, tanpa potongan ataupun pungutan dalam bentuk apa pun. ***