SAMPANG, NEWS9 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disalurkan kepada siswa SMP Negeri 3 Sampang menjadi sorotan.
Paket makanan kemasan yang dipasok oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polagan 3 diduga tidak memenuhi standar pagu anggaran sebesar Rp10 ribu per porsi seperti yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Sorotan itu bermula dari penilaian wali murid dan masyarakat setempat yang membandingkan komposisi menu dengan nilai anggaran yang seharusnya dipenuhi.
“Isinya kalau kita hitung secara nilai pasar, tidak sampai Rp10 ribu. Paling tinggi sekitar Rp7.000-an,” ujar seorang wali murid yang enggan disebutkan identitasnya, Senin, (23/2).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, paket MBG tersebut diduga didistribusikan untuk konsumsi tiga hari ke depan.
Satu paket yang dibagikan berisi empat item, yaitu dua kotak susu ukuran 110 mililiter, lima butir kurma kemasan, satu buah salak, dan satu bungkus kecil roti kukus.
Wali murid tersebut enggan mengomentari aspek gizi menu, namun menyoroti disparitas antara kuantitas bahan pangan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pemerintah.
“Soal gizinya kami tidak berkomentar, tapi soal kuantitas dan harganya, ini jauh dari kata standar,” katanya.
Memang, BGN melalui Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2026 merekomendasikan penyaluran MBG dalam bentuk makanan kemasan selama Ramadan demi menjaga ketahanan pangan dan menghindari makanan cepat basi.
Namun, wali murid menilai kebijakan teknis tersebut tidak lantas mengurangi esensi dari pagu anggaran yang sudah ditetapkan.
“Aturannya Rp10 ribu per porsi, ya harus diwujudkan dalam menu yang setara. Jangan ada main-main dengan uang rakyat,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan klarifikasi resmi. Kepala SPPG Polagan 3, Illiyin, belum merespons konfirmasi yang dilayangkan.
Sementara itu, Owner Dapur SPPG Polagan 3, Ali Mahrus, hanya merespons singkat melalui pesan singkat dengan pertanyaan,
“Atas nama siapa ya? Dapat nomor saya dari mana?”. Selasa, (24/2)
Pertanyaan balik tersebut dinilai tidak menyentuh substansi persoalan yang diadukan wali murid.
Persoalan tersebut tak semata tentang jenis pangan yang dibagikan, melainkan akuntabilitas anggaran publik.
Jika benar terdapat selisih signifikan antara pagu Rp10 ribu dengan realisasi menu di lapangan, publik berhak mendapatkan penjelasan terkait alokasi dana program prioritas tersebut.
News9.id masih terus berupaya mendapatkan konfirmasi dari Yayasan Bergema Center Pamekasan selaku pengelola, Dapur SPPG Polagan 3. ***
