SUMENEP, NEWS9 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dinilai gagal total dalam membenahi pembangunan, khususnya di Pelabuhan Syahbandar Masalembu, Kabupaten Sumenep, Madura.
Pasalnya, kondisi infrastruktur di wilayah kepulauan yang selama ini dibiarkan hancur kini kembali menjadi sorotan tajam.
Kerusakan jalan di kawasan pelabuhan tersebut disebut telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penanganan serius.
Jalan berlubang dan rusak parah kini menjadi ancaman nyata bagi keselamatan pengguna, terutama warga yang bergantung pada akses laut sebagai urat nadi mobilitas.
“Sudah bertahun-tahun jalan di pelabuhan Masalembu hancur total. Berlubang dan sangat membahayakan, tapi justru terkesan diabaikan. Janji-janji yang dulu disampaikan hanya jadi angin lalu,” ujar salah satu warga kepulauan, Moh Juri, Rabu (18/3/2026).
Menurutnya, berbagai upaya penyampaian aspirasi masyarakat telah dilakukan, baik secara langsung maupun melalui jalur resmi.
Namun, kara dia, keluhan tersebut seolah tidak pernah benar-benar didengar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Kami sudah berkali-kali menyampaikan keluhan secara resmi. Tapi tidak ada respons nyata. Seharusnya gubernur lebih peka terhadap penderitaan masyarakat kepulauan, bukan justru menutup mata,” tegasnya.
Kondisi tersebut dinilai sebagai bentuk nyata ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan.
Warga juga menilai, pemerintah provinsi gagal menghadirkan pemerataan infrastruktur, bahkan untuk fasilitas vital seperti pelabuhan.
“Ini pelabuhan, pintu utama ekonomi masyarakat. Kalau infrastrukturnya dibiarkan rusak, ini bukan sekadar kelalaian, tapi cerminan buruknya sistem pemerintahan saat ini. Bagaimana mau bicara kesejahteraan kalau akses dasar saja diabaikan,” tambahnya.
Minimnya perhatian terhadap Masalembu dinilai berdampak luas, tidak hanya pada sektor transportasi, tetapi juga pada aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
Selain itu, disparitas pembangunan yang terus terjadi membuat warga kepulauan semakin tertinggal.
“Peritiwa ini menjadi alarm bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera bertindak, sebelum ketimpangan semakin melebar dan kepercayaan publik kian runtuh,” tandasnya. ***
