APBD Harus Berdampak Langsung Pada Kesejahteraan Masyarakat Setiap Rupiah Dipertanggungjawabkan

- Editorial Team

Kamis, 11 Juni 2026 - 22:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FOTO: Bupati lumajang menyerahkan LPJ ( APBD ) kepada Ketua DPRD Kab.Lumajang. @by_News9.id

FOTO: Bupati lumajang menyerahkan LPJ ( APBD ) kepada Ketua DPRD Kab.Lumajang. @by_News9.id

LUMAJANG, NEWS9 – Gelar Rapat Paripurna DPRD kabupaten Lumajang, bahas tahapan lanjutan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Lumajang, setiap rupiah yang dikelola pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut melalui program dan kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat, Rabu (10/06/2026).

Bagi masyarakat, laporan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar dokumen administratif atau laporan keuangan pemerintah.

Lebih dari itu, proses tersebut merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa anggaran yang bersumber dari publik benar-benar digunakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil yang dirasakan masyarakat.

“Pandangan dan masukan dari DPRD merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah agar setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat”, ujarnya.

Menurut Bupati, keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingkat realisasi anggaran, tetapi juga dari dampak pembangunan yang dihasilkan.

Baca Juga:  Perkuat Silaturahmi, Babinsa Mlawang Ikut Serta dalam Kerja Bakti Bersama Warga

Mulai dari meningkatnya kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas masyarakat, hingga penguatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.

Karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan APBD menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai tujuan serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Kabupaten Lumajang juga memberikan berbagai masukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Baca Juga:  Yayasan Kartika Jaya Koordinator Kodim 0821 Cabang IV Brawijaya Gelar Open House TK Kartika IV-70 Tahun 2025

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Lumajang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan layak untuk dibahas lebih lanjut.

Salah satu catatan yang disampaikan adalah pentingnya sosialisasi hasil pembahasan kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

Sementara itu, Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lumajang menilai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga dapat dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi bagian penting dalam memastikan APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif dan tepat sasaran. Kami akan mencermati seluruh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dan menyiapkan jawaban pemerintah secara komprehensif pada paripurna berikutnya. Semangat kami adalah membangun sinergi antara eksekutif dan legislatif demi percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Lumajang”, ungkapnya.

Pada akhirnya, substansi pertanggungjawaban APBD bukan semata-mata tentang angka dan laporan keuangan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah kembali menjadi manfaat bagi masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin baik, pembangunan yang semakin merata, dan kesejahteraan yang terus meningkat. Dengan demikian, APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang bekerja untuk kepentingan rakyat. ***

Baca Juga:  LPG Subsidi Diduga Dikuasai Mafia Agen, Pemkab Sumenep Abaikan Seruan Said Abdullah
Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel news9.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Jajanan Bermuatan Judi Menyusup ke Sekolah, Dewan Pendidikan Sampang Desak Disdik Bertindak
Operasi Zebra Semeru 2026, Kapolresta Sumenep: Keselamatan Pengguna Jalan Jadi Prioritas
Kembali Pimpin PWI Jatim, Lutfi Hakim Prioritaskan Pemerataan Kompetensi Wartawan
Founder Tabur Baik Gandeng Bogor Elektronik Luncurkan Program “Anak Baik”
Pakan Ayam Tembus Rp416 Ribu, Peternak Telur Sumenep Menjerit
Jangan Sekadar Tutup, Muhammadiyah Desak Pemkab Sumenep Perjelas Regulasi
Peringati Hari Pahlawan, Ponpes Tanwirul Islam Sampang Deklarasikan Jogo Presiden
Pengadaan Mobil Dinas BPPKAD Probolinggo Rp333,2 Juta Disorot, Pembayaran Tercatat di Luar Sistem
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 14:33 WIB

Jajanan Bermuatan Judi Menyusup ke Sekolah, Dewan Pendidikan Sampang Desak Disdik Bertindak

Senin, 16 November 2026 - 11:15 WIB

Operasi Zebra Semeru 2026, Kapolresta Sumenep: Keselamatan Pengguna Jalan Jadi Prioritas

Sabtu, 14 November 2026 - 09:45 WIB

Kembali Pimpin PWI Jatim, Lutfi Hakim Prioritaskan Pemerataan Kompetensi Wartawan

Kamis, 12 November 2026 - 19:56 WIB

Founder Tabur Baik Gandeng Bogor Elektronik Luncurkan Program “Anak Baik”

Kamis, 12 November 2026 - 06:40 WIB

Pakan Ayam Tembus Rp416 Ribu, Peternak Telur Sumenep Menjerit

Berita Terbaru

FOTO: Arumi Bachsin Emil Dardak, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, @by_News9.id

KESEHATAN

Arumi Bachsin Dorong Posyandu Jadi Penghubung Persoalan Warga

Selasa, 17 Nov 2026 - 14:03 WIB