SUMENEP, NEWS9 – Persoalan tempat hiburan malam (THM) di Kabupaten Sumenep, Madura, tidak cukup diselesaikan dengan desakan penutupan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep justru dituntut segera membangun regulasi yang tegas dan komprehensif agar pengawasan serta penindakan terhadap usaha hiburan yang menyimpang dari izin tidak hanya dilakukan ketika muncul tekanan publik.
Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sumenep, Dr. Moh. Zeinudin, menegaskan bahwa persoalan tersebut membutuhkan langkah serius dari pemerintah daerah.
Tanpa aturan yang jelas, penertiban tempat hiburan malam berpotensi hanya menjadi tindakan sesaat, sementara persoalan serupa terus berulang.
Menurutnya, Muhammadiyah memiliki komitmen kuat dalam menjaga moralitas, ketertiban sosial, dan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.
Dalam perspektif Islam, amar makruf nahi mungkar merupakan tanggung jawab bersama.
Karena itu, aktivitas hiburan yang terbukti bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, ketertiban umum, maupun peraturan perundang-undangan harus ditangani secara serius.
Namun, upaya tersebut tidak boleh hanya mengandalkan tekanan moral tanpa dibarengi kepastian hukum.
“Kami berpandangan bahwa upaya nahi mungkar harus dilakukan secara bijaksana, sistematis, dan berlandaskan hukum. Kita tidak boleh hanya berhenti pada tuntutan penutupan, tetapi juga harus memastikan bahwa tindakan pemerintah memiliki dasar hukum dan mekanisme penegakan yang jelas,” tegas Dr. Zein.
Dia menilai, persoalan tempat hiburan malam bukan semata-mata menyangkut keberadaan usaha tersebut. Ada fenomena pergeseran fungsi usaha yang perlu menjadi perhatian pemerintah.
Warung atau kafe yang semula memiliki peruntukan tertentu, dalam praktiknya dapat berubah menjadi tempat hiburan dengan aktivitas yang berpotensi memicu persoalan moral, sosial, dan ketertiban masyarakat.
Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap kesesuaian antara izin usaha dan aktivitas yang sebenarnya dijalankan.
Karena itu, Muhammadiyah mendorong Pemkab Sumenep bersama DPRD segera merumuskan regulasi yang lebih komprehensif, baik melalui Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup).
Regulasi tersebut, kata Dr. Zein, harus mengatur secara tegas perizinan, klasifikasi dan peruntukan usaha, standar operasional, pengawasan, pembatasan aktivitas, hingga mekanisme pemberian sanksi dan penutupan bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan.
“Regulasi itu harus mengatur secara jelas perizinan, klasifikasi dan peruntukan usaha, standar operasional, pengawasan, pembatasan aktivitas, hingga mekanisme pemberian sanksi dan penutupan apabila ditemukan pelanggaran,” ujarnya.
Dr. Zein menegaskan, penutupan tempat usaha tidak boleh dilakukan secara serampangan. Pemerintah harus memiliki dasar hukum, menjalankan prosedur yang benar, serta memastikan setiap tindakan berada dalam batas kewenangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, pemerintah juga tidak boleh terkesan hanya bergerak ketika muncul gelombang protes masyarakat. Sebab, tanpa sistem pengawasan yang konsisten, penertiban berpotensi kehilangan efektivitas dan tidak menyentuh akar persoalan.
“Kami tidak ingin pemerintah hanya bergerak ketika muncul tekanan masyarakat, kemudian persoalan yang sama kembali terjadi karena tidak ada sistem pengaturan dan pengawasan yang memadai,” terangnya.
Muhammadiyah, lanjutnya, mendukung gerakan menjaga moralitas dan ketertiban masyarakat. Namun, komitmen tersebut harus diwujudkan melalui gerakan moral yang kuat sekaligus penegakan hukum yang tegas dan konsisten.
“Jangan sampai semangat nahi mungkar hanya berhenti pada kecaman dan tuntutan penutupan, sementara pemerintah tidak memiliki instrumen regulasi yang memadai untuk mencegah pelanggaran serupa,” tegas Dr. Zein.
Bagi Muhammadiyah, persoalan yang lebih mendasar bukan sekadar menutup tempat hiburan yang bermasalah hari ini, melainkan memastikan Pemkab Sumenep memiliki sistem regulasi dan pengawasan yang mampu mencegah persoalan serupa terulang pada masa mendatang.
“Itulah bentuk tanggung jawab moral, sosial, sekaligus tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat,” pungkas Dr. Zein. ***
Penulis : Seno
Editor : Redaksi
Sumber Berita: https://News9.id
