BANYUWANGI, NEWS9 – Persoalan kepastian hukum dan perlindungan terhadap nelayan kecil kembali menjadi perhatian.
Gagasan Laksda TNI (Purn.) Dr. H. Nazali Lempo, S.H., M.H., M.Tr.Opsla., CHRMP melalui pesan publik bertajuk “Hukum Tegak, Nelayan Sejahtera” mendapat dukungan dari Aliansi Masyarakat Blambangan Bersatu (AMBB).
AMBB menilai gagasan tersebut menyentuh persoalan mendasar yang selama ini dihadapi masyarakat pesisir.
Bagi mereka, kesejahteraan nelayan tidak dapat dipisahkan dari kepastian hukum, perlindungan terhadap hak nelayan kecil, pengawasan aktivitas di laut, serta keberlanjutan sumber daya kelautan.
Dalam pesan yang disampaikan, Nazali Lempo menekankan pentingnya menghadirkan kepastian hukum bagi nelayan agar mereka dapat bekerja dengan aman dan tenang.
Penegakan hukum di wilayah laut juga dinilai harus berjalan beriringan dengan upaya memberikan perlindungan serta rasa keadilan bagi masyarakat pesisir.
Pesan tersebut turut menyoroti pentingnya perlindungan terhadap nelayan kecil, pemberantasan praktik ilegal di laut, keadilan bagi masyarakat pesisir, serta pelestarian sumber daya kelautan untuk kepentingan generasi mendatang.
AMBB berpandangan, persoalan yang dihadapi nelayan tidak semata berkaitan dengan hasil tangkapan atau kondisi ekonomi.
Kepastian aturan dan perlindungan hukum juga menjadi faktor penting karena masyarakat pesisir berhadapan langsung dengan berbagai aktivitas dan kepentingan di wilayah perairan.
“Apa yang disampaikan Bapak Nazali Lempo menyentuh persoalan mendasar yang dirasakan masyarakat pesisir. Nelayan membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan nyata agar dapat bekerja dengan aman serta memperoleh kesejahteraan yang layak,” ujar perwakilan AMBB, Rabu (30/9/2026).
Menurut AMBB, penegakan hukum yang adil dan konsisten merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola kelautan dan perikanan yang sehat.
Hukum, kata mereka, tidak hanya harus hadir ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat yang menjalankan aktivitas secara legal.
AMBB juga menyoroti perlunya pengawasan terhadap berbagai aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan nelayan maupun mengancam keberlanjutan ekosistem laut.
“Ketika hukum ditegakkan secara konsisten, praktik-praktik yang merugikan nelayan dapat diminimalisir. Namun penegakan hukum juga harus tetap memperhatikan keadilan, sehingga masyarakat kecil tidak justru menjadi pihak yang paling rentan,” lanjutnya.
AMBB menilai gagasan “Hukum Tegak, Nelayan Sejahtera” semestinya tidak berhenti sebagai slogan atau pesan moral. Diperlukan langkah konkret dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari penguatan pengawasan wilayah perairan, kepastian regulasi, perlindungan nelayan kecil, hingga penindakan terhadap aktivitas yang terbukti melanggar ketentuan hukum.
Bagi AMBB, laut bukan hanya ruang ekonomi, tetapi juga ruang hidup masyarakat pesisir. Karena itu, pemanfaatan sumber daya kelautan harus memperhatikan aspek keadilan dan keberlanjutan.
“AMBB mendukung setiap gagasan yang bertujuan memperkuat penegakan hukum, melindungi nelayan kecil, dan mewujudkan keadilan bagi masyarakat pesisir. Tegaknya hukum di laut harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan nelayan,” tegas AMBB.
AMBB berharap perhatian terhadap masyarakat pesisir dapat diwujudkan melalui kebijakan yang terukur dan tindakan nyata.
Dengan demikian, penegakan hukum, perlindungan nelayan, kelestarian sumber daya laut, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat berjalan dalam satu arah. ***
Penulis : TR/HR
Editor : Seno CS
Sumber Berita: https://News9.id
