MADIUN, NEWS9 – Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Madiun Raya, Bambang Sugeng Widodo, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan dan kondusivitas wilayah Madiun Raya dalam momentum dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pernyataan tersebut disampaikan Bambang saat dikonfirmasi awak media pada Minggu (18/10/2026). Ia menilai momentum evaluasi perjalanan pemerintahan perlu disikapi secara dewasa, objektif, dan konstruktif dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat serta persatuan bangsa.
Dalam keterangannya, Bambang menyampaikan bahwa sejumlah program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis, penguatan ketahanan pangan, serta perhatian terhadap sektor pertanian, buruh, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), merupakan program yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Di tingkat akar rumput, kami berharap program-program yang menyentuh kebutuhan masyarakat kecil dapat terus dilanjutkan, diperkuat, dan diperluas jangkauannya hingga pelosok desa, khususnya di wilayah Madiun Raya,” ujarnya.
Menurut Bambang, keberlanjutan program pemerintah perlu diiringi dengan evaluasi yang terukur, pengawasan pelaksanaan, serta pemerataan manfaat agar kebijakan yang telah dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kesejahteraan petani, penguatan ekonomi desa, serta penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari pelaksanaan program, tetapi juga dari dampak yang dirasakan masyarakat secara langsung.
Pada kesempatan yang sama, Bambang menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk provokasi dan ajakan aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan peringatan dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran di wilayah Kabupaten Madiun.
Ia mengingatkan agar momentum evaluasi pemerintahan tidak dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi bohong atau hoaks, menghasut masyarakat, maupun mendorong tindakan anarkis yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.
“Kami menolak segala bentuk provokasi yang berpotensi memecah belah masyarakat. Jika terdapat kritik maupun ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, sampaikanlah secara santun, berbasis data, dan melalui mekanisme yang konstitusional,” tegasnya.
Bambang menilai kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Karena itu, penyampaian aspirasi hendaknya tetap mengedepankan tanggung jawab, penghormatan terhadap hukum, serta kepentingan masyarakat luas.
Sikap menolak provokasi, menurutnya, tidak berarti menutup ruang kritik terhadap pemerintah. Sebaliknya, kritik yang disampaikan secara objektif dan bertanggung jawab dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik.
Lebih lanjut, Bambang mengajak tokoh agama, tokoh pemuda, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh lapisan masyarakat di Kota dan Kabupaten Madiun untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan sosial.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar melalui media sosial. Menurutnya, sikap kritis dalam menerima informasi merupakan salah satu kunci untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik di tengah masyarakat.
“Mari kita jaga Madiun agar tetap adem, ayem, dan tentrem. Kita kawal pembangunan, kita awasi pelaksanaannya, dan kita dukung setiap upaya pemerintah yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” ungkap Bambang.
Ia menambahkan, menjaga kondusivitas wilayah bukan semata-mata menjadi tanggung jawab aparat keamanan, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.
Dengan komunikasi yang baik, keterbukaan terhadap kritik, serta komitmen bersama dalam menjaga persatuan, pembangunan daerah diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa mengabaikan aspirasi masyarakat.
Pernyataan Ketua LSM GMBI Distrik Madiun Raya tersebut menekankan pentingnya keseimbangan antara dukungan terhadap program pemerintah, pengawasan terhadap pelaksanaannya, dan pemeliharaan stabilitas sosial.
Dukungan terhadap pemerintahan yang sah perlu berjalan beriringan dengan sikap kritis dan pengawasan publik.
Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya berorientasi pada terciptanya situasi yang aman, tetapi juga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Bambang berharap momentum dua tahun kepemimpinan nasional dapat menjadi ruang refleksi bersama untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, serta berorientasi pada kepentingan bangsa.
“Persatuan harus kita jaga, pembangunan harus kita kawal, dan kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas. Mari bersama-sama mewujudkan Madiun yang aman, damai, dan sejahtera demi Indonesia yang lebih maju,” pungkasnya. ***
Penulis : GN
Editor : Seno CS
Sumber Berita: https://News9.id
