PAMEKASAN, NEWS9 – Food Colony di Jalan Kesehatan Nomor 03–05, yang dulu digadang-gadang sebagai etalase kebangkitan UMKM Pamekasan, kini tinggal nama.
Area kuliner yang sempat ramai pengunjung itu perlahan sepi, bahkan nyaris mati suri, sejak Dinas Perhubungan (Dishub) memberlakukan penarikan retribusi parkir.
Kebijakan tersebut dinilai berbanding terbalik dengan tujuan awal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan yang dulu secara sadar membebaskan biaya parkir demi menarik minat masyarakat berkunjung dan menghidupkan roda ekonomi pedagang kecil.
“Dulu parkir gratis supaya orang mau datang. Sekarang malah dipungut, ya wajar kalau orang malas ke sini,” ujar salah satu pengunjung, Kamis (22/1/2026).
Alih-alih menciptakan ketertiban dan kenyamanan, sistem parkir berbayar justru menghadirkan kekacauan.
Pengunjung mengeluhkan alur parkir yang semrawut, pelayanan petugas yang tidak ramah, hingga minimnya pengaturan lalu lintas di pintu masuk dan keluar.
“Masuk harus bayar karcis dulu. Keluar tidak ada petugas yang mengawal saat menyeberang. Pintu masuk dan keluar jadi satu. Padahal ada pintu belakang untuk keluar, tapi tidak pernah diarahkan. Akibatnya macet, terutama motor,” keluhnya.
Ironisnya, di tengah jargon mendukung UMKM, kebijakan itu justru membuat pedagang menjadi korban.
Lapak-lapak kuliner sepi, omzet menurun, dan harapan pelaku usaha kecil kembali diuji oleh kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada ekonomi rakyat.
Karena itu, masyarakat mendesak Pemkab Pamekasan untuk segera mengevaluasi, bahkan mencabut, penarikan parkir di kawasan Food Colony.
Menurutnya, parkir gratis dianggap sebagai solusi paling masuk akal untuk menghidupkan kembali geliat pengunjung dan menyelamatkan pedagang dari keterpurukan.
“Jika ini dibiarkan, Food Colony yang dibangun dengan anggaran dan harapan masyarakat hanya akan menjadi monumen kegagalan kebijakan tempat UMKM dikorbankan atas nama retribusi. Siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dikorbankan,” tandasnya. ***
>