SUMENEP, NEWS9 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi andalan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah kini justru menuai sorotan tajam.
Awal Maret 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) terpaksa menutup sementara puluhan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah setelah ditemukan sejumlah pelanggaran serius dalam pengelolaannya.
Langkah tegas itu diambil setelah hasil inspeksi lapangan serta laporan masyarakat mengungkap berbagai masalah dalam penyajian makanan bagi penerima manfaat program tersebut.
Salah satu temuan paling mencolok adalah makanan yang tidak layak konsumsi.
Dalam beberapa dapur MBG, petugas menemukan bahan makanan yang sudah rusak.
Mulai dari roti berjamur, buah yang membusuk bahkan berulat, hingga lauk yang sudah basi namun tetap disiapkan untuk dibagikan kepada siswa dan kelompok rentan.
Temuan tersebut tentu menjadi alarm keras, mengingat program MBG sejatinya dirancang untuk memperbaiki kualitas gizi anak-anak sekolah, bukan justru berpotensi membahayakan kesehatan mereka.
Tidak hanya soal kualitas makanan, sejumlah dapur MBG juga diketahui tidak memenuhi standar komposisi gizi yang telah ditetapkan dalam pedoman program.
Menu yang disajikan dinilai tidak seimbang dan jauh dari standar nutrisi yang seharusnya menjadi dasar pelaksanaan program nasional tersebut.
Masalah lain yang tidak kalah serius adalah buruknya standar kebersihan dapur.
Sejumlah SPPG dilaporkan belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), bahkan beberapa dapur juga tidak dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai.
Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap kesehatan para penerima manfaat sekaligus berpotensi mencemari lingkungan di sekitar dapur.
Selain persoalan kualitas makanan dan sanitasi, kendala administratif serta keterlambatan pencairan anggaran juga menjadi penyebab terhentinya operasional sejumlah dapur MBG.
Di beberapa daerah seperti Malang dan Kuningan, dapur terpaksa berhenti sementara karena dana operasional dari pusat belum cair tepat waktu.
Sebagian penutupan juga dilakukan sebagai langkah evaluasi.
BGN melakukan verifikasi ulang terhadap dapur-dapur yang dinilai belum memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan.
Hingga awal Maret 2026, tercatat sekitar 43 hingga 49 dapur MBG telah ditindak oleh BGN di berbagai wilayah Indonesia.
Sebarannya meliputi:
- Jawa Timur: sekitar 17 lokasi
- Jawa Barat: sekitar 7 lokasi
- Jawa Tengah: sekitar 22 kasus terkait standar sanitasi
- Luar Jawa: termasuk Tanjungpinang, Lombok, serta sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatera
Dari data sementara tersebut, Jawa Timur menjadi wilayah dengan jumlah dapur MBG yang ditutup paling banyak.
BGN pun mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program ini. Jika menemukan makanan MBG yang tidak layak konsumsi, masyarakat dapat melapor melalui:
Hotline: 127
WhatsApp: 0811-1000-8008
Partisipasi publik diharapkan menjadi bagian penting dalam pengawasan agar program makan bergizi gratis benar-benar berjalan sesuai standar kesehatan dan tidak berubah menjadi ancaman baru bagi anak-anak yang seharusnya dilindungi oleh program tersebut. ***
>