BANYUWANGI, NEWS9 – Rencana aksi penyampaian aspirasi warga Banyuwangi ke Jakarta pada 26 April 2026 semakin menguat dan dipastikan akan terlaksana.
Komunitas Info Warga Banyuwangi (IWB) menegaskan bahwa langkah tersebut bukan gerakan spontan, melainkan hasil dari akumulasi panjang keresahan dan aspirasi masyarakat yang selama ini dinilai belum mendapatkan ruang penyelesaian yang memadai.
Sebagai bentuk keseriusan, IWB telah menempuh seluruh prosedur administratif yang diwajibkan.
Surat pemberitahuan aksi telah dikirimkan dan diterima oleh pihak kepolisian, termasuk Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya.
Hal ini menunjukkan bahwa aksi akan berlangsung dalam koridor hukum serta berada di bawah pengawasan aparat keamanan.
Namun demikian, rencana ini tidak lepas dari sorotan publik. Di tengah meningkatnya dinamika sosial dan politik, muncul pertanyaan terkait urgensi aksi hingga harus digelar di pusat pemerintahan.
Sebagian kalangan menilai bahwa langkah tersebut berpotensi menimbulkan dampak luas, baik dari sisi ketertiban umum maupun persepsi publik terhadap warga Banyuwangi.
Ketua IWB, Abi Arbain, menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral untuk memastikan suara masyarakat benar-benar didengar oleh pengambil kebijakan di tingkat pusat.
“Kami tidak bergerak karena euforia. Ini adalah langkah yang lahir dari proses panjang, dari aspirasi yang berulang kali muncul namun belum menemukan titik temu. Jakarta menjadi pilihan karena di sanalah pusat pengambilan keputusan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa aksi ini dirancang secara matang dengan mengedepankan prinsip damai, tertib, dan beretika.
IWB, kata dia, telah memberikan penekanan khusus kepada peserta agar menjaga nama baik daerah dan tidak mudah terprovokasi.
“Kami ingin menunjukkan bahwa warga Banyuwangi mampu menyampaikan aspirasi secara dewasa. Tidak anarkis, tidak merusak, dan tetap menghormati aturan,” tegasnya.
Di sisi lain, kritik terkait efektivitas aksi massa di era modern juga mencuat. Sejumlah pihak berpandangan bahwa dialog langsung dan pendekatan formal seharusnya menjadi prioritas utama.
Menanggapi hal tersebut, Abi menyatakan bahwa aksi ini justru menjadi penguat dari jalur komunikasi yang selama ini telah ditempuh.
“Aksi ini bukan pengganti dialog, tapi pelengkap. Ketika ruang-ruang formal belum cukup memberikan hasil, maka penyampaian secara terbuka adalah bagian dari hak demokrasi,” jelasnya.
Sementara itu, tokoh masyarakat Banyuwangi, M. Yunus Wahyudi, turut memberikan pandangannya.
Ia menilai aksi tersebut sah secara konstitusional, namun harus benar-benar dijaga agar tetap pada tujuan awal, yakni memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu.
“Aspirasi itu hak setiap warga negara, dan itu dijamin. Tapi yang harus dijaga adalah niat dan arah gerakannya. Jangan sampai aksi besar ini justru kehilangan substansi, atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang punya kepentingan lain,” ungkap Yunus.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga citra Banyuwangi di tingkat nasional.
Menurutnya, cara penyampaian aspirasi akan sangat menentukan bagaimana daerah dipandang oleh publik luas.
“Banyuwangi dikenal sebagai daerah yang progresif dan kondusif. Maka ketika membawa aspirasi ke Jakarta, harus tetap menunjukkan karakter itu—dewasa, tertib, dan berkelas,” tambah sang harimau blambangan.
Terkait lokasi aksi yang belum diungkap secara detail, IWB menyebut hal tersebut sebagai bagian dari strategi teknis dan pertimbangan keamanan.
Koordinasi dengan aparat disebut terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaan berjalan efektif tanpa mengganggu kepentingan umum.
Rencana aksi ini pada akhirnya menjadi refleksi dari dinamika demokrasi yang terus berkembang.
Di satu sisi, ia menjadi simbol keberanian warga dalam memperjuangkan suara. Di sisi lain, ia juga menguji kedewasaan dalam menyampaikan aspirasi secara konstruktif.
IWB pun kembali mengimbau seluruh peserta untuk menjaga ketertiban, menghindari provokasi, serta mengedepankan cara-cara damai.
Aparat kepolisian di sisi lain terus melakukan pemantauan dan koordinasi intensif guna memastikan aksi berlangsung aman, tertib, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. ***
