Rakornas V Forum Dewan Pendidikan di Garut, Hasan Rohmad Dorong Reformasi Pendidikan yang Berpihak pada Realitas Daerah

- Editorial Team

Rabu, 14 Oktober 2026 - 19:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FOTO: Hasan Rohmad, M.Pd, (tengah) dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sampang, saat mengikuti Rakornas. @by_News9.id

FOTO: Hasan Rohmad, M.Pd, (tengah) dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sampang, saat mengikuti Rakornas. @by_News9.id

GARUT, NEWS9 – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) V Forum Dewan Pendidikan Kabupaten se-Indonesia yang berlangsung pada 13–15 Oktober 2026 mengangkat tema “RUU Sistem Pendidikan Nasional dan Masa Depan Pendidikan Indonesia”.

Forum nasional ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kontribusi Dewan Pendidikan dalam mengawal arah kebijakan pendidikan nasional yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Hasan Rohmad, M.Pd, dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sampang, Madura, menekankan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) harus mampu menjawab tantangan pendidikan secara konkret, termasuk persoalan yang masih dihadapi Kabupaten Sampang.

Baca Juga:  Bupati Sumenep Pimpin Penanganan Gempa 6,5 Skala Richter

Mulai dari kerusakan sarana dan prasarana sekolah, pemerataan mutu pendidikan, kesejahteraan dan kompetensi guru, hingga penguatan layanan PAUD/TK, seluruhnya memerlukan perhatian serius serta kebijakan yang terarah dan berkesinambungan.

“Pembaruan sistem pendidikan nasional harus berpijak pada realitas di lapangan. Kita membutuhkan regulasi yang tidak hanya baik secara konseptual, tetapi juga mampu menghadirkan perubahan nyata bagi sekolah, guru, dan peserta didik,” tutur aspirasi nya, Rabu (14/10/2026).

Sebagai bahan rekomendasi, Hasan Rohmad mendorong tujuh agenda prioritas: percepatan rehabilitasi sekolah rusak berdasarkan tingkat kedaruratan; peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru; pemerataan akses serta mutu pendidikan; penguatan layanan PAUD/TK; perbaikan tata kelola dan akuntabilitas lembaga pendidikan; perlindungan peserta didik serta penguatan karakter; dan optimalisasi peran Dewan Pendidikan dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

Baca Juga:  Dandim 0821: MPP adalah Kesempatan Baru untuk Mengabdi kepada Masyarakat

Menurutnya, persoalan pendidikan tidak dapat diselesaikan hanya melalui perubahan regulasi. Diperlukan sinergi pemerintah pusat dan daerah, dukungan pembiayaan yang memadai, pengawasan yang akuntabel, serta pelaksanaan kebijakan yang terukur.

Bagi Kabupaten Sampang, agenda pembenahan pendidikan harus diarahkan pada terwujudnya sekolah yang aman dan layak, guru yang mendapatkan dukungan profesional secara proporsional, serta kesempatan belajar yang bermutu bagi seluruh peserta didik tanpa terkecuali.

Baca Juga:  Sinergi Babinsa dan Bhabinkamtibmas Desa Jeruk Pastikan Pengembalian Logistik Pilkada Aman

Rakornas V diharapkan menjadi ruang konsolidasi gagasan dan rekomendasi antardaerah agar kebijakan pendidikan nasional semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Masa depan pendidikan Indonesia tidak cukup dibangun melalui kebijakan di atas kertas. Keberhasilannya harus terlihat dari kualitas layanan pendidikan, kelayakan fasilitas sekolah, profesionalitas guru, dan terpenuhinya hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu,” tegas Hasan dalam aspirasi nya. ***

Facebook Comments Box

Penulis : Sup

Editor : Seno CS

Sumber Berita: Dewan Pendidikan Sampang

Follow WhatsApp Channel news9.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

IMI Desak Evaluasi Satgas dan Transparansi PKKMB
Dukung Produktivitas Petani, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Madiun Salurkan Bantuan Alsintan, Bibit Alpukat dan Benih Padi
IWB Tagih Ketegasan DPP Gerindra: Sumpah Jabatan Jangan Hanya Sakral Saat Pelantikan, Lalu Dilupakan Saat Kekuasaan Diuji
Warga Langsar Laok Mulai Krisis Air Bersih, Bupati Fauzi Turun Tangan
Trotoar dan Bahu Jalan Jadi Lapak PKL, Tata Kota Sumenep yang Gagal Menata
BLT-DD Desa Kranggan Disalurkan kepada 15 Keluarga Penerima Manfaat
AMBB Dukung Gagasan Nazali Lempo: Hukum Tegak, Nelayan Sejahtera
Hosnan Targetkan AMP Sapudi dan Jalan Beton Raas Mulai 2027
Berita ini 46 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 15 Oktober 2026 - 07:45 WIB

IMI Desak Evaluasi Satgas dan Transparansi PKKMB

Rabu, 14 Oktober 2026 - 19:14 WIB

Rakornas V Forum Dewan Pendidikan di Garut, Hasan Rohmad Dorong Reformasi Pendidikan yang Berpihak pada Realitas Daerah

Senin, 12 Oktober 2026 - 15:33 WIB

IWB Tagih Ketegasan DPP Gerindra: Sumpah Jabatan Jangan Hanya Sakral Saat Pelantikan, Lalu Dilupakan Saat Kekuasaan Diuji

Rabu, 7 Oktober 2026 - 16:54 WIB

Warga Langsar Laok Mulai Krisis Air Bersih, Bupati Fauzi Turun Tangan

Rabu, 7 Oktober 2026 - 16:25 WIB

Trotoar dan Bahu Jalan Jadi Lapak PKL, Tata Kota Sumenep yang Gagal Menata

Berita Terbaru

FOTO: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, S.Si., M.IP., (tengah) saat menghadiri kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). @by_News9.id

PEMERINTAHAN

Perisai Anak Jadi Andalan Diskominfo Jatim

Kamis, 15 Okt 2026 - 18:07 WIB

FOTO: IMI dalam Aksi Demonstrasi di Universitas PGRI Sumenep. @by_News9.id

DAERAH

IMI Desak Evaluasi Satgas dan Transparansi PKKMB

Kamis, 15 Okt 2026 - 07:45 WIB