SURABAYA, NEWS9 – Perjalanan panjang Yunus Ali Ghafi dalam dunia pengawasan publik kini memasuki babak baru.
Pria kelahiran Desa Bundah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang, Madura, itu resmi dilantik sebagai Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur periode 2025–2028.
Pelantikan berlangsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (4/7), dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Bersama Yunus, enam nama lainnya turut mengemban amanah sebagai komisioner baru, yaitu Aan Haryono, Fitratus Sakinah, Khoirul Huda, Malik Setiawan, Rosnindar Priyo Eko Rahardjo, dan Royin Fauziana.
Prosesi pelantikan turut dihadiri oleh Ketua KPI Pusat Ubaidillah Sadewa, jajaran pemerintah provinsi, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur.
Yunus bukan nama baru dalam dunia pengawasan publik. Sebelumnya, alumnus Universitas Bhayangkara (UBHARA) Surabaya ini dikenal sebagai mantan Komisioner Bawaslu Kabupaten Sampang.
Ia juga pernah menjabat sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pilkada 2017–2018 dan merupakan salah satu anggota presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sampang.
Latar belakang pendidikannya pun berakar kuat pada nilai-nilai keislaman dan kebangsaan. Yunus merupakan alumnus Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Arrahmaniyah, Pramian, Sreseh.
Dalam pernyataan usai pelantikan, Yunus mengungkapkan rasa syukur dan tekadnya dalam menjalankan amanah baru ini.
Ia berkomitmen untuk mengoptimalkan fungsi dan kewenangan KPID secara kelembagaan, terutama dalam memperkuat pengawasan serta pengembangan dunia penyiaran di Jawa Timur yang lebih berkualitas, edukatif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan.
“Insyaallah, kami akan bekerja secara profesional dan berintegritas, demi menjaga marwah penyiaran di Jawa Timur agar tetap sehat, mendidik, dan selaras dengan budaya serta identitas bangsa,” ujarnya.
Dengan pengalaman yang telah teruji serta semangat untuk terus mengabdi, Yunus Ali Ghafi menjadi salah satu figur yang diharapkan mampu membawa angin segar dalam dinamika penyiaran daerah.
Masa jabatan baru ini bukan sekadar posisi, melainkan tanggung jawab besar untuk menjaga ruang publik yang semakin kompleks di era digital saat ini. ***
