SUMENEP, NEWS9 – Kesabaran warga Desa Kertasa, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep, akhirnya di ambang batas.
Sudah berbulan-bulan menunggu, aliran air dari PDAM tidak kunjung mengalir yang tersisa hanya janji dan derita yang terus berulang.
Di tengah Ramadan, saat kebutuhan air meningkat drastis, warga justru dipaksa bertahan tanpa pasokan air bersih.
Aktivitas dasar seperti mandi, memasak, hingga menyiapkan hidangan Idulfitri berubah menjadi perjuangan harian.
Diky Candra Permana, mantan Kepala Desa setempat, mengaku rutinitasnya porak-poranda akibat krisis air.
Ia bahkan mengancam akan turun ke jalan bersama massa besar jika kondisi tersebut terus dibiarkan.
“Airnya mati, tidak ada untuk mandi. Kalau telat bayar malah didenda, akhirnya kami terpaksa beli air galon,” ujarnya, Sabtu (21/3/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut bukan hanya menyulitkan, tapi juga membebani ekonomi warga.
Masbu, warga lainnya, mengungkapkan mereka terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk membeli air tambahan hingga memasang pompa demi bertahan hidup.
Selain itu, KH. Moh Fandari, SH, tokoh masyarakat menyebut pihaknya sudah berulang kali menyuarakan persoalan itu ke DPRD hingga Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo. Namun, respons yang diharapkan tidak pernah benar-benar datang.
“Sejak Oktober kami sudah sampaikan ke dewan dan bupati. Tapi sampai sekarang tidak ada perubahan,” tegasnya.
Tidak hanya soal air, warga juga menyoroti dugaan kejanggalan dalam sistem pembayaran.
Meski air tidak digunakan bahkan oleh warga yang merantau tagihan tetap berjalan.
“Kami tetap diwajibkan bayar sekitar Rp49 ribu setiap bulan. Ini tidak masuk akal. Kami menduga ada penyimpangan,” lanjut Fandari.
Warga menuntut evaluasi total terhadap kinerja Perumda PDAM Sumenep, bahkan mendesak pencopotan direktur utama.
Ancaman aksi demonstrasi pun bukan isapan jempol.
Warga mengaku telah melayangkan tiga surat audiensi tanpa hasil.
Kini, mereka bersiap turun ke jalan dengan kekuatan massa yang lebih besar.
“Kalau tidak ada perubahan, kami akan datang ke kantor PDAM. Ini bukan lagi keluhan, ini perlawanan,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Perumda PDAM maupun Komisi II DPRD Sumenep.
Diamnya pihak terkait justru semakin menguatkan kesan bahwa rakyat dibiarkan berteriak sendirian di tengah krisis yang seharusnya bisa diselesaikan. ***
