SIDOARJO, NEWS9 – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Timur mengecam pernyataan Bupati Sidoarjo yang menyoroti ketiadaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di tengah musibah robohnya lantai 3 Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo.
Insiden yang terjadi senin (29/9), saat salat ashar tersebut telah menyebabkan ratusan santri menjadi korban. Di saat fokus seharusnya tertuju pada penanganan korban, pernyataan Bupati justru memicu kontroversi.
Ketua Umum BADKO HMI Jatim, M. Yusfan Firdaus, menilai pernyataan Bupati sebagai sikap yang tidak tepat dan kontraproduktif dengan nilai-nilai kepemimpinan yang seharusnya mengayomi.
“Dalam situasi duka seperti ini, prioritas utama seharusnya adalah memberikan dukungan moral dan empati kepada korban serta keluarga pesantren, bukan justru mencari kesalahan di saat yang tidak tepat,” tegas Yusfan, Rabu (1/10).
Yusfan menegaskan bahwa musibah robohnya bangunan tidak serta-merta berkaitan langsung dengan persoalan administratif seperti IMB.
Menurutnya, fokus pemerintah daerah semestinya diarahkan pada penanganan korban dan pemulihan pesantren.
“Pernyataan tentang IMB di saat pesantren sedang berduka justru menggeser esensi persoalan. Ini seharusnya menjadi momentum evaluasi bersama terhadap standar keamanan bangunan di lingkungan pendidikan, bukan saling menyalahkan,” ujarnya.
BADKO HMI Jatim mendorong Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk beralih dari pendekatan birokrasi ke pendekatan kemanusiaan.
Mereka meminta pemerintah fokus pada proses evakuasi, perawatan korban, dan rehabilitasi pesantren.
Yusfan juga mengingatkan hubungan simbiosis mutualisme antara pemimpin dan masyarakat, termasuk kalangan pesantren, dalam proses politik.
Sikap yang ditunjukkan Bupati saat ini, menurut dia, bertolak belakang dengan praktik saat mencari dukungan politik.
“Faktanya, sebelum menjabat, seorang pemimpin justru kerap meminta dukungan dari masyarakat, termasuk dari kalangan pesantren. Sangat disayangkan jika setelah mendapat mandat, sikap mengayomi justru hilang,” kata Yusfan.
Pernyataan itu menyiratkan kritik terhadap konsistensi nilai kepemimpinan yang seharusnya mengutamakan pendekatan kolektif dalam menyelesaikan masalah, alih-alih menggunakan pendekatan birokrasi yang kaku di saat masyarakat sedang berduka.
BADKO HMI Jatim berharap peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, terutama pemerintah daerah, dalam menyeimbangkan aspek administratif dengan pendekatan humanis, khususnya dalam menangani situasi darurat dan duka masyarakat. ***
