SUMENEP, NEWS9 – Penyaluran bantuan Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) sebesar Rp900 ribu per warga di Kecamatan Nonggunong, Kepulauan Sapudi, diduga bermasalah.
Pasalnya, data penerima tidak sinkron dengan jumlah undangan yang dibagikan.
Ratusan warga bahkan tercatat sebagai penerima, namun tidak pernah menerima undangan resmi.
Informasi yang dihimpun menunjukkan adanya ketimpangan serius di delapan desa, yakni Nonggunong, Rosong, Sonok, Talaga, Somber, Tanah Merah, Sukarame Paseser, dan Soktim.
Di Desa Nonggunong, dari 182 warga penerima hanya 143 undangan yang tersebar dan Sebanyak 39 penerima ‘hilang’ tanpa penjelasan.
Pola yang sama terjadi di desa lain yakni Rosong, 108 penerima, undangan hanya 81 (27 hilang) dan Sonok, 399 penerima, undangan 324 (75 hilang).
Kemudian, Talaga, 259 penerima, undangan 212 (47 hilang). Somber, 66 penerima, undangan hanya 35 (31 hilang), dan Tanah Merah, 121 penerima, undangan 85 (36 hilang).
Selanjutnya, Sukarame Paseser, 293 penerima, undangan 231 (62 hilang), dan Soktim, 219 penerima, undangan 202 (17 hilang).
Totalnya, jumlah data penerima yang tidak mendapatkan undangan mencapai 334 warga.
Kepala Desa Nonggunong, Norman, menduga kuat adanya permainan data oleh PT Pos Indonesia Cabang Sumenep.
Ia menyebut ketidaksesuaian tersebut mustahil terjadi bila alur data berjalan dengan benar.
“Jelas ini permainan. Harusnya data penerima dan undangan sesuai. Data ini dari PT Pos yang dikirim ke Dinsos. Ketimpangan ini tidak masuk akal,” tegas Norman, Sabtu (6/12/2025).
Namun tudingan itu dibantah keras oleh Pimpinan PT Pos Indonesia Cabang Sumenep, Ario Yudhanto.
Dia menegaskan bahwa data yang dipegang PT Pos sudah final sesuai daftar penerima yang dikirim pusat.
“Data kami fix. Untuk Desa Nonggunong memang 143 penerima dan 143 undangan. Saya tidak tahu data versi lain itu dari mana,” ujarnya.
Ario mengungkapkan adanya informasi dari Kementerian Sosial RI terkait tambahan kuota penerima bantuan tahun ini, namun belum jelas waktunya maupun jumlahnya.
“Ada informasi soal tambahan penerima, tapi kami tidak tahu kapan turun dan berapa jumlahnya,” tambahnya.
Sementara itu, publik bertanya-tanya, siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya ratusan penerima dari undangan bantuan? Apakah terjadi kesalahan teknis, atau benar ada permainan dalam distribusi data?
“Kasus ini perlu pengawasan ketat dari Pemkab Sumenep agar bantuan Kesra benar-benar diterima masyarakat yang berhak,” pungkas Kades. ***
