LUMAJANG, NEWS9 – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang untuk menggelontorkan anggaran sebesar Rp6,9 miliar guna pengadaan kendaraan operasional desa menuai kritik dari berbagai pihak.
Kebijakan tersebut dianggap tidak mendesak di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit.
Ketua DPD Solidaritas Merah Putih Jawa Timur, Didik Sofyan, menilai program tersebut tidak menyentuh kebutuhan mendasar rakyat.
Ia mempertanyakan urgensi pengadaan kendaraan di tengah banyaknya infrastruktur rusak dan kesenjangan ekonomi yang tinggi.
“Semua program pasti punya niat baik, tapi harus dipetakan prioritasnya. Jalan rusak masih banyak, ekonomi masyarakat sedang tertekan. Jadi, apa urgensinya kendaraan operasional desa sekarang?” tegas Didik, Senin (8/9/2025).
Didik juga menyoroti semangat efisiensi yang digaungkan pemerintah pusat.
Menurutnya, program daerah seharusnya sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk mengutamakan penciptaan lapangan kerja dan ketahanan pangan.
“Jangan sampai anggaran dihamburkan hanya demi imbal balik politik atau kepentingan kelompok tertentu. Harusnya fokus ke pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan,” tambahnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, yang dilansir dari Tribunjatim-Timur, Kamis (4/9/2025) lalu menjelaskan bahwa anggaran tersebut bersumber dari APBD Perubahan 2025.
Setiap desa akan menerima Rp35 juta untuk pembelian kendaraan bermotor.
“Dana itu dialokasikan untuk 198 desa di Lumajang, sebagai dukungan operasional pemerintah desa,” ujarnya.
Namun, hingga kini polemik terus bergulir, mengingat banyak pihak menilai dana tersebut bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat. ***
