JAKARTA SELATAN, NEWS9 – Gelombang aksi masyarakat Banyuwangi di Ibu Kota kembali berlanjut. Kali ini, rombongan Info Warga Banyuwangi (IWB) bersama puluhan aktivis mendatangi kantor pusat Perum Perhutani yang berada di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (28/04/2026).
Kedatangan rombongan tersebut membawa sejumlah aspirasi masyarakat terkait persoalan kehutanan di Banyuwangi yang dinilai semakin kompleks.
Mulai dari dugaan kerusakan lingkungan, alih fungsi lahan, pengelolaan kawasan hutan, hingga isu dugaan jual beli lahan yang disebut berkembang di wilayah KPH Banyuwangi menjadi perhatian utama dalam audiensi tersebut.
Suasana sempat memanas sesaat setelah rombongan tiba di lokasi. Berdasarkan keterangan peserta aksi, awalnya pihak keamanan kantor menyampaikan bahwa lima orang perwakilan diperbolehkan masuk untuk menyampaikan aspirasi. Namun beberapa saat kemudian, salah seorang pengawas meminta jumlah perwakilan dibatasi hanya tiga orang.
Perbedaan informasi itu memicu adu argumentasi singkat dan salah satu pegawai yang dinilai bersikap kurang kooperatif terhadap kedatangan warga Banyuwangi.
Meski sempat terjadi ketegangan, situasi akhirnya dapat dikendalikan dan komunikasi tetap berlangsung secara kondusif.
Salah satu perwakilan masyarakat Banyuwangi mengatakan bahwa agenda mendatangi Perhutani Pusat sebenarnya tidak termasuk dalam rundown awal aksi mereka di Jakarta.
Akan tetapi, banyaknya laporan dan keluhan masyarakat dari bawah membuat rombongan merasa perlu menyampaikan langsung persoalan tersebut kepada jajaran pusat.
“Awalnya agenda ini tidak masuk dalam daftar utama aksi kami. Namun setelah banyak aspirasi dan laporan masyarakat yang masuk terkait kondisi kawasan hutan di Banyuwangi, kami merasa persoalan ini tidak bisa didiamkan begitu saja. Maka kami putuskan untuk datang langsung ke Perhutani pusat,” ungkap Herman Atmaja Humas IWB.
Dalam penyampaiannya, rombongan aksi menyoroti sejumlah persoalan lingkungan yang belakangan ramai menjadi perhatian publik di Banyuwangi.
Salah satunya terkait dugaan alih fungsi lahan di wilayah pegunungan dan kawasan perkebunan yang disebut berdampak terhadap keseimbangan alam serta memicu bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah.
Beberapa laporan media sebelumnya juga menyebut adanya penggundulan lahan dan pergantian tanaman keras menjadi tanaman pertanian musiman di sejumlah kawasan lereng pegunungan Banyuwangi.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi meningkatkan risiko banjir, longsor, hingga berkurangnya daya serap air di kawasan hulu.
“Di wilayah Kecamatan Licin dan Glagah misalnya, masyarakat sempat mengeluhkan banjir lumpur dan meluapnya aliran air saat hujan deras. Dugaan alih fungsi lahan di area perkebunan dan kawasan penyangga hutan disebut menjadi salah satu faktor yang perlu dievaluasi bersama,” tambah Abi Arbain Ketua IWB.
Selain itu,lebih lanjut kata Abi, “persoalan kerusakan kawasan hulu juga pernah dikaitkan dengan peristiwa banjir bandang di wilayah Kalibaru beberapa tahun lalu. Pemerintah daerah kala itu menyebut salah satu faktor penyebab banjir adalah tingginya alih fungsi lahan di kawasan atas,” terangnya.
Aktivis yang ikut dalam rombongan tersebut menilai kondisi ini harus menjadi perhatian serius pihak pusat, khususnya Perum Perhutani sebagai pemangku pengelolaan kawasan hutan negara.
Mereka meminta adanya audit menyeluruh terhadap tata kelola lahan, sistem pengawasan, hingga pola pemanfaatan kawasan hutan di Banyuwangi.
“Kalau benar ada penyimpangan dalam pengelolaan lahan maupun aktivitas yang berpotensi merusak kawasan hutan, maka harus ada audit dan penelusuran yang jelas. Jangan sampai hutan negara justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu tanpa pengawasan yang ketat,dan kini yang telah berjalan ialah,” tegasnya.
Rombongan juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik terkait status lahan, izin pemanfaatan kawasan, hingga aktivitas yang berlangsung di wilayah hutan produksi maupun kawasan penyangga.
Menurut mereka, transparansi menjadi langkah penting guna mencegah konflik agraria serta menghindari munculnya dugaan praktik-praktik yang merugikan masyarakat maupun lingkungan.
Aksi tersebut menjadi bagian dari rangkaian gerakan sejumlah elemen masyarakat Banyuwangi yang beberapa hari terakhir melakukan penyampaian aspirasi di Jakarta.
Mereka mengaku akan terus mengawal berbagai persoalan daerah agar mendapat perhatian dari pemerintah pusat maupun instansi terkait.
Hingga berita ini ditulis, pihak Perum Perhutani belum memberikan keterangan resmi terkait sejumlah aspirasi dan dugaan yang disampaikan oleh rombongan masyarakat Banyuwangi tersebut. ***
