SUMENEP, NEWS9 – Di tengah luka panjang ketertinggalan yang terus menghantui Kepulauan Masalembu, masyarakat kembali dipaksa menyaksikan ironi yang menyakitkan.
Saat persoalan dasar rakyat tidak kunjung diselesaikan, pemerintah justru tampil sibuk membangun panggung seremonial, festival hiburan, baliho, hingga pertunjukan pencitraan seolah Masalembu sedang baik-baik saja.
Padahal realitas di lapangan berbicara sebaliknya.
Nelayan kecil masih berjibaku menghadapi lemahnya penegakan hukum di laut. Jalan rusak bertahun-tahun dibiarkan seperti kubangan tanpa arah penyelesaian.
Bahkan kebutuhan paling mendasar seperti listrik PLN hingga kini belum juga benar-benar dinikmati masyarakat secara layak.
Namun di tengah deretan persoalan itu, pemerintah datang membawa festival ikan bakar, panggung hiburan, dan tepuk tangan.
“Kami patut bertanya, untuk apa festival ikan bakar digelar megah kalau nelayan yang mencari ikan justru dibiarkan berjuang sendirian,” tegas Jailani salah seorang anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nelayan (LPMN) Rawatan Samudra, Desa Suka Jeruk, Masalembu, Senin (11/5).
Ia menilai pemerintah seperti lebih sibuk membakar ikan di atas panggung ketimbang memikirkan nasib masyarakat pesisir yang hidupnya perlahan ikut terbakar oleh ketidakpedulian kebijakan.
“Laut dijadikan bahan hiburan, tetapi orang-orang yang hidup dari laut tidak pernah benar-benar diperjuangkan,” ujarnya.
Menurutnya, festival budaya memang penting dan tradisi harus dijaga. Namun budaya tidak boleh dijadikan tirai untuk menutupi kegagalan pembangunan yang nyata di depan mata masyarakat.
Sebab, kata dia, ketika rakyat masih kesulitan mendapatkan listrik, akses kesehatan, pendidikan, hingga perlindungan ekonomi, maka banjir seremoni hanya akan terlihat sebagai upaya mempercantik penderitaan agar tampak indah di hadapan publik.
“Kami tidak butuh pencitraan yang habis dalam hitungan hari. Kami membutuhkan keberpihakan yang nyata,” jelasnya.
Ia juga menegaskan, masyarakat tidak bisa makan dari spanduk festival, tidak bisa menerangi rumah dengan lampu panggung, dan tidak bisa memperbaiki ekonomi hanya dengan tarian seremonial.
“Pemerintah seharusnya sadar bahwa ukuran keberhasilan bukan seberapa meriah acara yang dibuat, tetapi seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat. Pembangunan sejati tidak lahir dari tepuk tangan acara, melainkan dari keberanian menyelesaikan persoalan dasar rakyat,” tegasnya.
Kritik itu menjadi tamparan keras bagi pemerintah daerah maupun pusat agar tidak terjebak pada politik pencitraan di wilayah yang masih bergulat dengan ketimpangan pembangunan.
“Kalau jalan masih hancur, listrik belum ada, nelayan terus kalah, lalu pemerintah sibuk berpesta, maka kami berhak bertanya ini pembangunan untuk masyarakat, atau sekadar panggung untuk menyelamatkan citra kekuasaan,” tandasnya. ***
