SUMENEP, NEWS9 – Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut yang diterima Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur mendapat apresiasi dari DPRD Sumenep.
Meski demikian, lembaga legislatif mengingatkan agar capaian tersebut tidak hanya berhenti sebagai prestasi administratif semata, melainkan harus berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Penghargaan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 itu diserahkan di Sidoarjo, Selasa (26/5/2026).
Penghargaan diterima langsung Wakil Bupati Sumenep, KH Imam Hasyim SH MH, didampingi Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin SH.
Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, menegaskan bahwa capaian tersebut menjadi bukti tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Sumenep berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Alhamdulillah, Kabupaten Sumenep kembali berhasil meraih opini WTP yang kesembilan kalinya secara berturut-turut. Ini capaian yang sangat membanggakan dan patut kita syukuri bersama,” ujar Zainal Arifin.
Politisi asal Kecamatan Ambunten itu menilai, opini WTP bukan sekadar simbol keberhasilan dalam administrasi keuangan, tetapi harus menjadi indikator meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Capaian ini menunjukkan tata kelola keuangan daerah di Sumenep sudah berada pada arah yang benar. Ini hasil kerja bersama antara eksekutif dan legislatif dalam menjaga akuntabilitas publik,” tegasnya.
Namun demikian, DPRD meminta pemerintah daerah tidak cepat berpuas diri. Pengawasan terhadap penggunaan APBD harus diperketat agar anggaran daerah benar-benar tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Menurut Zainal, sektor pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan belanja daerah.
“Kami berharap prestasi ini tidak berhenti sampai di sini. Justru harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan agar semakin transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa tantangan pengelolaan anggaran ke depan semakin kompleks.
Karena itu, sinergi antara legislatif dan eksekutif harus terus diperkuat demi memastikan setiap kebijakan fiskal benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
“DPRD akan terus mengawal setiap kebijakan anggaran agar benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat dan pembangunan daerah,” pungkasnya.
Raihan WTP kesembilan secara beruntun ini sekaligus menempatkan Kabupaten Sumenep sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang dinilai konsisten menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Namun bagi DPRD, capaian tersebut harus menjadi pijakan untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah agar manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat secara luas. ***
