SUMENEP, NEWS9 – Dugaan pemotongan dan penyelewengan dana hibah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2024 di Kabupaten Sumenep, Madura, semakin menguat.
Hingga kini, bantuan yang seharusnya diterima masyarakat untuk pembangunan rumah diduga belum disalurkan oleh pihak terkait.
Lebih mengejutkan, program yang seharusnya berjalan justru terindikasi fiktif.
Pasalnya, berdasarkan data penerima manfaat yang tercantum dalam daftar by name by address, sejumlah nama yang seharusnya menerima bantuan tidak ditemukan di lokasi desa yang tertera dalam data resmi.
Investigasi di lapangan menemukan ketidaksesuaian antara jumlah penerima dalam dokumen resmi dan fakta di lapangan.
Kondisi tersebut memicu dugaan bahwa dana BSPS telah disalurkan kepada pihak yang tidak berhak atau bahkan tidak disalurkan sama sekali.
Menanggapi dugaan penyimpangan tersebut, Ainur Rahman, seorang aktivis yang aktif mengawal kasus ini, mendesak agar pihak yang bertanggung jawab segera menyelesaikan permasalahan sebelum dilaporkan ke aparat penegak hukum.
“Kami mengimbau kepada semua pihak yang bertanggung jawab atau oknum yang belum menyalurkan dana hibah BSPS 2024 agar segera menyelesaikan dugaan penyimpangan ini. Kami memberikan batas waktu hingga 20 Februari agar semuanya tuntas sebelum kasus ini resmi kami laporkan,” tegas Ainur Rahman, Rabu (12/2/2025).
Kasus tersebut menjadi perhatian publik, mengingat BSPS bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan hunian yang layak.
Ainur juga menegaskan, jika dugaan tersebut benar, perlunya tindakan hukum yang tegas.
“Jika dugaan penyimpangan ini benar terjadi, maka perlu ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum (APH) untuk mengusutnya hingga tuntas,” tambahnya.
Sementara itu, Ainur Rahman menyampaikan bahwa berkat TikTok dan netizen, informasi mengenai bangunan BSPS yang roboh sebelum sempat ditempati telah viral bangunan tersebut akhirnya diperbaiki.
Selain itu, baru-baru ini, akun Batu Kencana menerima laporan adanya dugaan bantuan fiktif di beberapa titik.
Ainur menegaskan bahwa ia masih memberikan kesempatan bagi pihak terkait untuk segera menyelesaikan persoalan ini sebelum kembali diviralkan atau dilaporkan secara resmi.
“Kami memberikan kesempatan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk segera menyelesaikan bantuan yang diduga fiktif sebelum kami viralkan dan sebelum kami laporkan,” tandasnya.
Kasus ini terus berkembang dan menjadi sorotan publik. Masyarakat berharap aparat terkait segera turun tangan dan memberikan kepastian hukum demi transparansi dan keadilan. ***
