SUMENEP, NEWS9 – Pemerintah Kabupaten Sumenep kembali menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2026 dan Forum Konsultasi Publik untuk menyusun Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Arya Wiraraja, Kantor Bupati Sumenep tersebut menjadi momentum strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.
Berbagai pemangku kepentingan hadir, termasuk Forkopimda, DPRD, OPD, akademisi, organisasi masyarakat, dan tokoh masyarakat, untuk memberikan masukan guna mewujudkan Sumenep yang unggul, mandiri, dan sejahtera.
Bupati Sumenep, Dr. H. Achmad Fauzi Wongsojudo, SH., MH, membuka acara secara resmi dan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah.
“Perencanaan pembangunan harus selaras dengan visi besar Kabupaten Sumenep, yakni Sumenep Unggul, Mandiri, dan Sejahtera. Ini juga harus mendukung visi Pemerintah Provinsi Jawa Timur ‘Bersama Jawa Timur Maju’ serta target nasional ‘Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045’,” ujar Bupati Achmad Fauzi.
Ia juga memaparkan lima misi utama pembangunan Sumenep dalam lima tahun ke depan:
1. Peningkatan Kualitas SDM melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
2. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kawasan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Inovatif, guna pelayanan publik yang lebih efektif.
4. Pembangunan Berbasis Gotong Royong dan Kearifan Lokal, dalam menjaga identitas daerah.
5. Penguatan Infrastruktur yang Merata, antara wilayah daratan dan kepulauan.
“Pembangunan harus berbasis kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar angka dan data statistik. Masukan dari masyarakat sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar inklusif,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumenep menegaskan beberapa kebijakan strategis untuk memastikan pembangunan lebih efektif diantaranya:
1. Menjabarkan visi-misi ke dalam program prioritas yang terukur.
2. Mengubah paradigma pembangunan dari money follow function menjadi money follow program prioritas.
3. Memastikan program yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
4. Memperkuat kerja sama dengan sektor swasta dan akademisi untuk inovasi berbasis teknologi.
5. Meningkatkan efektivitas pengawasan dan evaluasi program pembangunan.
Di sisi lain, Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Dr. Ir. Arif Firmanto, ST., MT, menyampaikan sejumlah capaian positif dalam lima tahun terakhir yakni, Pertumbuhan ekonomi mencapai 3,77% pada 2024, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 1,69%.
Selanjutnya, Pendapatan per kapita meningkat menjadi Rp 39,56 juta pada 2024, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik dari 67,74% (2021) menjadi 69,78% (2025).
Kemudian, Persentase penduduk miskin turun menjadi 17,78% pada 2024, Nilai investasi mencapai Rp 2,74 triliun pada 2024, dan Peningkatan tata kelola pemerintahan, dengan predikat SAKIP naik dari B ke BB.
Meski demikian, tantangan masih ada, termasuk ketimpangan ekonomi, peningkatan layanan publik, serta optimalisasi potensi daerah agar lebih kompetitif.
Dalam Musrenbang kali ini, pemerintah mencatat 912 usulan dari Musrenbang Desa dan 933 usulan dari Pokir DPRD.
Isu strategis yang menjadi perhatian utama meliputi, Peningkatan infrastruktur dasar, terutama di wilayah kepulauan. Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan baru.
Peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, khususnya di daerah terpencil. Pemberdayaan UMKM dan sektor pertanian agar lebih kompetitif. Penguatan program sosial untuk menekan angka kemiskinan.
Melalui sinergi dan komitmen bersama, Sumenep optimis menjadi daerah yang lebih maju, unggul, dan sejahtera di masa mendatang. ***
