SUMENEP, NEWS9 – Rencana pelaksanaan Survei Seismik Tiga Dimensi (3D) di wilayah perairan dangkal West Kangean oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama PT Kangean Energy Indonesia (KEI) kembali menuai penolakan.
Kali ini, sikap tegas datang dari Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah (PCPM) Arjasa, yang menilai proyek eksplorasi tersebut berpotensi membawa kerugian besar bagi masyarakat dan lingkungan kepulauan.
Fadli, Ketua PCPM Arjasa, menyebut bahwa eksplorasi dan eksploitasi migas bukan hal baru bagi warga Kangean.
Ia merujuk pada pengalaman buruk sekitar tahun 1985, di mana aktivitas migas justru memicu kerusakan lingkungan laut serta dampak sosial-ekonomi yang belum tertangani hingga hari ini.
“Eksplorasi migas pernah terjadi di sini, dan dampaknya sangat terasa: ekosistem laut rusak, kehidupan nelayan semakin sulit, dan kesejahteraan masyarakat hanya dijadikan janji manis yang tidak terbukti,” ungkap Fadli kepada News9.id, Sabtu (14/6/2025).
Menurutnya, bukannya mengalami peningkatan taraf hidup, warga malah banyak yang memilih menjadi tenaga kerja migran karena tekanan ekonomi pasca eksplorasi.
“Awalnya, masyarakat berharap adanya eksplorasi migas bisa membawa kesejahteraan. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, hidup makin sengsara. Banyak warga yang akhirnya menjadi TKI,” lanjutnya.
Fadli juga menyoroti pendekatan korporasi yang menurutnya terlalu berorientasi pada keuntungan semata, tanpa memperhatikan nasib masyarakat lokal.
“Kami tegas menolak survei seismik di West Kangean. Kami punya referensi dari pengalaman di Pagerungan Besar, yang justru memperlihatkan bagaimana perusahaan lebih mementingkan profit daripada dampak sosial dan lingkungan. Kami akan terus mengawal isu ini,” tegasnya.
Sebagai informasi, survei seismik 3D itu akan dilakukan oleh PT Kangean Energy Indonesia (KEI), anak perusahaan dari PT Energi Mega Persada Tbk., yang berada di bawah naungan Grup Bakrie.
KEI merupakan operator utama eksploitasi migas di Blok Kangean, termasuk wilayah Pagerungan Besar.
Penolakan dari elemen masyarakat ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah dan korporasi untuk tidak mengabaikan suara warga kepulauan, yang selama ini justru berada di garis depan merasakan dampak langsung dari aktivitas industri ekstraktif. ***
