SUMENEP, NEWS9 – Ketegangan antara warga Kepulauan Kangean dan PT Kangean Energi Indonesia (KEI) kian memuncak.
Setelah aksi penolakan survei seismik berujung pada penangkapan enam nelayan, kini situasi di wilayah kepulauan itu disebut mengarah pada potensi konflik sosial yang lebih luas.
Melihat kondisi tersebut, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumenep turun tangan dan mendesak Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, agar tidak tinggal diam.
Mereka menuntut pemerintah daerah segera hadir untuk meredam gejolak yang tengah membara di tengah masyarakat Kangean.
Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Sumenep, Sahid Badri, menegaskan bahwa Pemkab Sumenep memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk melindungi rakyatnya.
“Pemerintah daerah harus segera hadir di tengah polemik yang terjadi dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan pada kepentingan korporasi,” ujar Sahid kepada News9.id, Rabu (5/11/2025).
Menurutnya, meningkatnya keresahan masyarakat Kangean harus menjadi alarm bagi pemerintah daerah.
Jika tidak segera direspons, lanjut Sahid, situasi di lapangan bisa berkembang menjadi konflik horizontal yang sulit dikendalikan.
“Kalau pemerintah daerah terus diam, besar kemungkinan akan ada tindakan yang lebih keras dari masyarakat. Ini harus segera diantisipasi,” tegasnya.
Diketahui, penolakan terhadap aktivitas survei seismik PT KEI menjadi pemicu utama gejolak di Kangean.
Warga menuding kegiatan tersebut berpotensi merusak ekosistem laut dan mengancam mata pencaharian nelayan yang selama ini hidup dari hasil tangkapan di perairan sekitar.
Di sisi lain, HMI Cabang Sumenep pun menilai bahwa penyelesaian masalah tersebut membutuhkan langkah mediasi yang jujur dan terbuka.
Mereka mendorong Pemkab Sumenep memfasilitasi dialog antara masyarakat, perusahaan, dan aparat penegak hukum untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak.
“Pemerintah daerah harus segera mencari solusi konkret agar persoalan ini tidak berlarut-larut. Jangan tunggu sampai ada korban baru di lapangan,” tandas Sahid.
Hingga berita ini diterbitkan, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo belum memberikan pernyataan resmi atas desakan HMI tersebut.
Sementara itu, situasi di Kepulauan Kangean terus menjadi perhatian serius publik, mengingat tingginya dinamika sosial dan ekonomi masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada laut sebagai sumber utama kehidupan mereka. ***
