SUMENEP, NEWS9 – Masyarakat Desa Kramian, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, meluapkan kegeraman terhadap Penjabat (PJ) Kepala Desa mereka, Moh. Idris, yang dinilai gagal dalam aspek transparansi dan pelayanan publik.
Warga menilai, penggunaan anggaran dana desa (DD) selama dua tahun terakhir, 2023–2024, patut dipertanyakan.
Meski dana desa dikabarkan terus mengalir dari pemerintah pusat, namun pembangunan infrastruktur di Kramian justru nyaris nol.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami bukan menyerang pribadinya, tapi jabatannya sebagai PJ Desa Kramian. Jabatan publik itu harus dikritik. Kami melihat penggunaan dana desa tidak transparan, pembangunan jalan tidak ada, sementara anggarannya tetap turun setiap tahun,” ujar salah satu warga Kramian, Kamis (13/11/2025).
Warga juga menyoroti minimnya pelayanan dan eksklusivitas kepemimpinan Idris dalam mengelola kebijakan pembangunan.
Mereka menilai PJ Desa kerap menutup diri dari kritik dan aspirasi masyarakat.
“Jangan menghegemoni pikiran warga bahwa dana desa sudah tepat sasaran. Faktanya, banyak jalan rusak diperbaiki dengan dana patungan masyarakat. Bukankah itu tanggung jawab pemerintah desa?” tegas warga lainnya dengan nada kesal.
Masyarakat Kramian menegaskan, kritik tersebut bukan bentuk kebencian pribadi, melainkan panggilan moral agar pemerintah desa tidak abai terhadap kebutuhan warganya.
Mereka berharap dan meminta dengan hormat kepada Bupati Sumenep, Achamad Fauzi Wongsojudo agar segera turun tangan menelusuri aliran dana desa agar jelas penggunaannya.
“Kami ingin pembangunan yang nyata. Jangan karena benci pada satu orang, lalu fasilitas di lingkungannya tidak diperhatikan. Jalan rusak dibiarkan karena alasan personal, ini cara berpikir yang berbahaya,” imbuh warga.
Warga mendesak agar PJ Desa Moh. Idris juga lebih terbuka dalam pengelolaan keuangan desa serta memfokuskan dana desa untuk kepentingan masyarakat, terutama infrastruktur dan pemberdayaan manusia.
“Desa Kramian tidak butuh opini, tapi bukti. Dana desa itu amanah rakyat. Kami hanya ingin transparansi dan pembangunan yang bisa dirasakan semua warga,” tandas mereka. ***
