SUMENEP, NEWS9 – Sebanyak 63 kuli pekerja kasar yang selama ini menggantungkan hidupnya dari aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Sapudi, resmi mengajukan surat keberatan terkait rencana replacement (pemindahan/relokasi) pelabuhan kepada Direktorat Jenderal Hubungan Laut Kementerian Perhubungan RI.
Langkah tersebut mendapat dukungan penuh dari enam organisasi besar yang memiliki pengaruh sosial dan kultural di Pulau Sapudi.
Diantaranya, MWC Nahdlatul Ulama (NU) Gayam, PC Muhammadiyah Gayam, Pemuda Muhammadiyah Gayam, KAHMI Sapudi, IKA PMII Sapudi dan GP Ansor Gayam.
Dalam surat keberatan tersebut tercantum kekhawatiran atas dampak sosial ekonomi di Pulau Sapudi.
Para kuli menyampaikan bahwa rencana replacement pelabuhan dinilai tidak mempertimbangkan asas kemanfaatan masyarakat, khususnya mereka yang selama puluhan tahun bekerja sebagai tenaga bongkar muat.
Penggantian model pelabuhan dikhawatirkan dapat mengurangi kesempatan kerja bagi kuli lokal dan menambah jarak dan biaya operasional kerja.
Selain itu juga akan mengancam keberlanjutan ekonomi keluarga mereka yang bertumpu pada aktivitas pelabuhan.
“Ini juga bisa mengubah struktur sosial dan ekonomi wilayah Gayam yang selama ini hidup dari mobilitas arus barang,” ujar Sunar, Koordinator Kuli Pelabuhan, Sabtu (22/11/2025).
Dalam surat keberatan itu, mereka menegaskan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus berpihak pada masyarakat terdampak langsung.
Para kuli meminta pemerintah melakukan kajian komprehensif, dialog terbuka, serta mempertimbangkan kembali lokasi replacement yang lebih ramah terhadap pekerja dan masyarakat setempat.
Enam organisasi besar di Pulau Sapudi yang memberikan dukungan menyatakan bahwa keberatan para kuli bukan hanya masalah pekerjaan, tetapi juga menyangkut keadilan sosial, pemerataan manfaat pembangunan, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat kecil.
Ketua IKA PMII Sapudi, Hasan Al Hakiki, menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh mengabaikan kesejahteraan masyarakat akar rumput.
Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang musyawarah dengan seluruh elemen masyarakat.
“Pemerintah harus menunjukan keberpihakannya pada masyarakat, apalagi dampaknya kepada masyarakat lokal,” katanya.
Pria yang akrab dipanggil Cak Kiki ini, mengaku bahwa lintas organisasi besar seperti, MWC NU Gayam, PC Muhammadiyah Gayam, Pemuda Muhammadiya Gayam, KAHMI Sapudi, dan GP Ansor Gayam menegaskan komitmennya untuk mendampingi para kuli dan penggerak ekonomi lokal hingga mendapatkan solusi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun.
Ia berharap sebelum pembangunan dilakukan harus ada dialog antara pemerintah, para kuli dan organisasi masyarakat.
Adapun tuntutan yang dilayangkan kepada Direktorat Jenderal Hubungan Laut adalah sebagai berikut:
1. Meninjau ulang rencana replacement Pelabuhan UPP Kelas 3 Sapudi
2. Melibatkan masyarakat terdampak dalam proses perencanaan
3. Menjamin keberlanjutan mata pencaharian warga terutama para pemilik perahu
4. Menghadirkan solusi yang tidak menimbulkan kegelisahan sosial di masyarakat.
Rencana replacement Pelabuhan Sapudi kini menjadi perhatian luas masyarakat Sapudi, mengingat pelabuhan merupakan urat nadi transportasi dan ekonomi bagi ribuan penduduk yang tinggal di pulau tersebut. ***
