LUMAJANG, NEWS9 – Kabupaten Lumajang kini memiliki Pos Pembinaan dan Bantuan Hukum (Posbakum) desa di seluruh wilayahnya.
Dari 198 desa dan 7 kelurahan yang ada, semuanya telah terbentuk Posbakum yang siap melayani masyarakat.
Hal tersebut adalah program dari kementerian hukum, dan di kabupaten Lumajang sudah diinisiasi oleh Kabag Hukum bersama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Lumajang, Hisbullah Huda SH MH C M ed, kepada awak media mengatakan, bahwa Posbakum memiliki peran vital dalam memberikan informasi hukum kepada masyarakat.
Selain itu, Posbakum membantu menyelesaikan persoalan hukum yang muncul di lingkungan masyarakat secara nonlitigasi, sehingga ihtiar penyelesaian dapat dilakukan tanpa harus menempuh jalur pengadilan.
“Sehubungan dengan terbentuknya Posbakum Desa di seluruh kabupaten Lumajang di 205 desa dan kelurahan, yang menjadi program dari Kementerian Hukum Republik Indonesia memberikan harapan besar akan meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat”, ujar Hisbullah.
“Maksud dan tujuannya untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat tidak mampu, seperti memberi bantuan hukum secara cuma-cuma/gratis, memberi informasi, Konsultasi, Advis dan bantuan pembuatan dokumen hukum. Meningkatkan kesadaran hukum dan memastikan tidak ada warga yang terabaikan karena keterbatasan ekonomi. Posbakum juga bisa menghubungkan masyarakat kurang mampu dengan advokat profesional yang dapat memberikan pendampingan hukum lebih lanjut (Litigasi di tingkat pengadilan) secara gratis”, ungkap Hisbullah, usai acara Hearing/dengar pendapat FKUB, FKUB, Gema Utama bersama Komisi D di kantor DPRD Kabupaten Lumajang, Jum’at (21/11/2025).
Kehadiran Posbakum di setiap desa dan kelurahan ini sangat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman hukum masyarakat sekaligus mempercepat penyelesaian masalah hukum secara efektif dan efisien. ***
