SUMENEP, NEWS9 – Program revitalisasi sekolah yang dilaksanakan di Kabupaten Sumenep, Madura, kembali menjadi sorotan tajam publik.
Alih-alih membawa perbaikan, proyek bernilai Rp 584.245.089 dari APBN Tahun 2025 itu justru memunculkan dugaan kuat adanya intervensi pihak ketiga yang tidak tercantum dalam dokumen resmi.
Hal itu diungkapkan Ali, salah satu pemerhati pendidikan di Sumenep, menyebut bahwa proyek yang seharusnya dikerjakan secara swakelola justru di lapangan diduga dikendalikan oleh pihak CV.
“Kalau revitalisasi diklaim swakelola, tapi kok masih ada orang-orang dari CV berkeliaran dan ikut mengerjakan? Bahkan di SDN Pabian 1 terlihat jelas pekerjaan dilakukan pihak CV,” tegas Ali, kepada News9.id, Selasa (25/11/2025).
Ia menekankan bahwa bantuan yang diberikan melalui Direktorat Sekolah Dasar dan Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen Kementerian Pendidikan harus berjalan sesuai juklak dan juknis, agar tidak menyimpang maupun membuka ruang penyalahgunaan anggaran.
Ali menyayangkan sikap Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep yang dinilai tidak transparan soal pola kerja revitalisasi sekolah.
Dirinya menegaskan bahwa publik berhak tahu apakah proyek tersebut benar-benar dikerjakan swakelola atau melibatkan perusahaan konstruksi.
“Ini anggaran APBN, masyarakat harus tahu. Kalau memang dikerjakan CV, sampaikan. Jangan mengaku swakelola, tapi pekerjaan ditangani pihak luar,” ujarnya.
Keanehan semakin kentara ketika papan informasi proyek tidak mencantumkan nama CV, namun di lapangan muncul pihak yang mengaku mewakili perusahaan.
“Iya di CV kan,” ucap Kepala Tukang, saat ditanya dilokasi.
Kalaupun swakelola, lanjut Ali, seharusnya melalui musyawarah lingkungan bersama masyarakat setempat, tapi ini bin salabin langsung ada pekerjaan di sekolah tersebut.
Dalam konferensi di ruang Kepala Sekolah SDN Pabian 1, Kepala Sekolah Rike Purnama Sari menegaskan tidak ada pihak CV yang mengerjakan proyek tersebut.
“Semua murni swakelola. Tidak ada CV mana pun yang mengerjakan,” ujarnya.
Namun bantahan itu justru bertolak belakang dengan temuan di lapangan serta pengakuan beberapa pihak yang menyebut pengerjaan dilakukan oleh tenaga dari sebuah CV.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SD Disdik Sumenep Ardiansyah Ali Shochibi, saat dikonfirmasi melalui aplikasi WhatsAppnya, mengatakan bahwa revitalisasi swakelola dengan tandatangan perjanjian antara kepala sekolah dengan unsur Kemendikdasmen.
“Konsultan perorangan yang merencanakan dan mengawasi. Dinas Pendidikan sebagai penerima manfaat dan membantu evaluasi. Sama halnya dengan lembaga jenjang lainnya, TK, SD, SMP, SMA,” katanya, selasa (25/11/2025).
Kian bertumpuknya temuan dan silang pernyataan membuat publik mendesak adanya audit menyeluruh terhadap program revitalisasi sekolah di Sumenep.
“Pengelolaan APBN wajib terbuka, akuntabel, dan bebas dari intervensi pihak yang tidak bertanggung jawab,” pungkas Ali. ***
