SUMENEP, NEWS9 – Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dari Kementerian Sosial RI di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, diduga amburadul dan sarat diskriminasi.
Sejumlah warga di Desa Masalima, Kecamatan Masalembu, mengaku namanya tercatat sebagai penerima bantuan, namun faktanya tak pernah menerima sepeser pun uang negara.
Sumiati, warga Desa Masalima, menuturkan kekecewaannya atas carut-marut penyaluran BLT Kesra.
Ia mengaku namanya tercantum sebagai penerima manfaat, namun saat mendatangi Kantor Pos Masalembu, hasilnya nihil.
“Kami sudah tiga kali datang ke kantor pos untuk memastikan. Katanya nama saya ada di data BLT Kesra, tapi uangnya tidak pernah saya terima. Bahkan petugas bilang nama saya tidak jelas di tahap berapa,” ujar Sumiati dengan nada kecewa, Sabtu (3/1/2026).
Lebih ironis, jika memang Sumiati tercatat menerima BLT pada tahap 1 atau 2 pada bulan November saat dirinya tidak berada di rumah, seharusnya surat undangan disampaikan kepada keluarga yang ada di rumah.
“Kalau memang saya dapat, kenapa undangannya tidak dititipkan ke keluarga? Sekarang tinggal nama saja yang ada di data, tapi uangnya raib,” tegasnya.
Keluhan serupa disampaikan Habiya, warga Dusun Raas, Desa Masalima. Ia mengaku tak pernah menerima surat undangan BLT Kesra, meski namanya tercantum dalam data Kementerian Sosial RI.
“Kalau memang tidak mau dibantu, hapus saja nama saya dari data. Ini bentuk pembodohan dan kebohongan bertubi-tubi terhadap keluarga kami,” kecam Habiya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pos Cabang Pembantu (KCP) Masalembu, Misyanto, membenarkan bahwa nama-nama tersebut tercatat dalam data penerima. Namun, menurutnya, bantuan tidak bisa dicairkan karena telah melewati masa pembayaran.
“Datanya memang ada, tapi masa bayarnya sudah habis sehingga tidak bisa dibayarkan. Dana akan dikembalikan ke negara. Kami sudah melaporkan ke Kementerian melalui Dinas Sosial,” katanya.
Dia juga berdalih bahwa pihak desa hingga dusun telah melakukan pencarian terhadap penerima manfaat, namun tidak menemukan yang bersangkutan saat masa pencairan berlangsung.
“Persoalan ini kembali membuka borok tata kelola bantuan sosial di Sumenep. Data penerima ada, uang lenyap, warga menjerit. Negara hadir di atas kertas, namun absen di tangan rakyat kecil,” pungkasnya. ***
