SUMENEP, NEWS9 – Pengisian solar bersubsidi ke jerigen dalam jumlah besar kembali terpantau di SPBU 54.694.07, Jalan Raya Gapura No.55, Pandaringan Barat, Kecamatan Kota Sumenep, pada Rabu (7/1/2026) sekitar pukul 13.30 WIB.
Aktivitas ilegal tersebut lagi-lagi terjadi tanpa pengawasan berarti dari Aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
SPBU yang sama berulang kali disorot karena menjadi titik rawan penyalahgunaan BBM subsidi, namun tetap bebas beroperasi seolah kebal hukum.
Situasi itu memunculkan dugaan kuat adanya pembiaran sistematis.
“Di tengah kelangkaan solar subsidi yang mencekik nelayan, petani kecil, dan pelaku transportasi rakyat, SPBU di wilayah Paberesen justru rutin melayani pengisian solar subsidi menggunakan jerigen dalam skala besar,” ujar seorang warga saat mengisi BBM, Kamis (8/1/2026).
“Jika praktik ini terus dibiarkan, ancamannya sangat nyata. Usaha kecil dan menengah, khususnya nelayan dan petani yang menggantungkan hidup pada solar subsidi, akan menjadi korban langsung,” imbunya menegaskan.
Subsidi yang sejatinya menjadi penyangga ekonomi rakyat kecil, justru disedot oleh segelintir pemain bermodal jaringan dan rekomendasi abu-abu.
Dalih “memiliki surat rekomendasi” kerap dijadikan tameng. Namun rekomendasi bukanlah karpet merah untuk mengangkut ratusan jerigen.
Rekomendasi bersifat terbatas dan spesifik peruntukan, bukan legitimasi untuk menjarah jatah rakyat kecil secara masif.
Fakta di lapangan menunjukkan kejanggalan serius. Di banyak daerah, satu orang hanya berhak atas satu rekomendasi dengan volume terbatas.
Namun di Sumenep, satu rekomendasi seolah berubah menjadi tiket emas ratusan jerigen diisi tanpa hambatan.
“Kami sangat menduha pola ini mengarah pada dugaan bisnis gelap terorganisir, bahkan tak menutup kemungkinan adanya setoran ke pihak tertentu,” tegasnya.
Lebih memprihatinkan lagi, Pemerintah Kabupaten Sumenep terkesan menghilang dari tanggung jawab.
“Saat masyarakat kesulitan mendapatkan solar subsidi, negara justru absen. Tidak ada langkah tegas, tidak ada pengawasan ketat, dan tidak ada transparansi. Yang terlihat justru kelancaran distribusi solar subsidi ke jaringan jerigen di SPBU wilayah Kota Sumenep. Jika kondisi ini terus dibiarkan, publik patut bertanya: siapa sebenarnya yang dilayani negara? Rakyat kecil atau mafia BBM,” tandasnya.
Sementara hingga berita ini kembali diterbitkan, upaya konfirmasi redaksi News9.id kepada pihak Manager maupun pengawas di SPBU tersebut belum membuahkan hasil karena keterbatasan komunikasi. ***
