PAMEKASAN, NEWS9 – Kebijakan parkir berbayar di kawasan Food Colony Jalan Kesehatan No. 03–05, Kelurahan Baru Ambat, Kecamatan Kota Pamekasan, Jawa Timur, kembali menuai badai kritik.
Setelah viral di media elektronik dan media sosial, praktik tersebut dinilai bukan sekadar meresahkan, melainkan sarat dugaan penyimpangan.
Sejumlah warga Pamekasan mengaku terkejut saat kembali mengunjungi kawasan kuliner yang sebelumnya dikenal bebas parkir.
Bukannya disambut kenyamanan, pengunjung justru dihadapkan pada pungutan yang dinilai tidak manusiawi dan cenderung semena-mena.
Salah satu pengunjung mengungkapkan pengalamannya melalui kolom komentar di TikTok News9.
Dia mengaku membayar parkir Rp5.000 karena tidak memiliki uang pecahan kecil. Namun, alih-alih diberi kembalian, petugas Dishub justru memberikan jawaban yang mengejutkan.
“Petugas bilang tidak ada kembalian, malah disuruh ambil kapan-kapan. Ini parkir atau utang,” tulis netizen.
Bahkan ironisnya, kejadian itu disebut bukan yang pertama.
Netizen lain menegaskan bahwa parkir berbayar justru menjadi penyebab utama menurunnya minat pengunjung ke Food Colony.
“Dulu parkir gratis biar orang mau datang. Sekarang dipungut, ya wajar kalau pengunjung malas masuk,” tambah komentar warganet.
Seharusnya menciptakan ketertiban dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), kebijakan parkir berbayar itu justru dituding membuka ruang empuk praktik pungutan liar (pungli).
Salah satu sorotan tajam datang dari dugaan manipulasi karcis parkir.
Karcis disebut ditulis menggunakan pensil, bukan bolpoin atau spidol permanen. Nomor polisi kendaraan bisa dihapus dan ditulis ulang, memungkinkan satu karcis digunakan berkali-kali.
“Ini jelas merugikan PAD. Karcis dipakai ulang, nopol dihapus, uang masuk ke mana. Ini bukan lagi kelalaian, tapi dugaan permainan,” ungkap warga setempat kepada media ini, Rabu (28/1).
Lebih memprihatinkan, Kabid Angkutan Umum dan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Pamekasan terkesan tutup mata.
Hingga kini, belum terlihat adanya tindakan tegas, sidak lapangan, atau evaluasi terbuka terhadap oknum-oknum Dishub yang diduga bermain di balik sistem parkir tersebut.
Masyarakat pun mendesak Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk segera menghentikan parkir berbayar di kawasan Food Colony, karena dampak paling nyata justru dirasakan para pedagang kecil yang kini harus menelan pil pahit sepinya pembeli.
“Yang jadi korban itu pedagang. Kalau pengunjung enggan datang, siapa yang bertanggung jawab,” terangnya.
“Jika kondisi ini terus dibiarkan, Food Colony yang semula digadang-gadang sebagai ikon kuliner dan ruang publik Pamekasan, justru berpotensi berubah menjadi lahan basah oknum nakal,” tandas warga. ***
