SUMENEP, NEWS9 – Program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Koperasi Merah Putih, yang digadang-gadang menjadi tulang punggung ketahanan pangan desa, justru diduga dimamfaatkan oleh oknum aparat di lapangan.
Seorang pelaksana proyek berinisial AD mengungkap praktik tidak pantas yang diduga dilakukan oknum Danramil berinisial B di wilayah Sumenep.
Modusnya, meminta sumbangan dengan dalih pembelian tiket kegiatan olahraga bersama Korem Surabaya, namun dengan mencantumkan rekening pribadi.
“Ini bukan sekadar sumbangan. Kami diminta transfer ke rekening pribadi dengan alasan beli tiket olahraga. Ini terjadi di tengah proses pembangunan Koperasi Merah Putih yang menggunakan dana APBN,” ungkap AD, Kamis (2/4/2026).
Menurut AD, tindakan tersebut bukan hanya tidak etis, tetapi juga mencederai semangat program nasional yang seharusnya berpihak pada rakyat desa.
Dia menilai, jika praktik semacam itu dibiarkan, maka program strategis pemerintah bisa berubah menjadi ladang tekanan dan kepentingan pribadi.
Lebih jauh, AD mengaku mengalami intimidasi setelah tidak memenuhi permintaan tersebut.
Proyek yang awalnya berjalan lancar tiba-tiba dihentikan secara sepihak, bahkan dirinya digantikan oleh pihak lain yang dinilai lebih patuh.
“Awalnya kami difasilitasi, bahkan diantar langsung ke lokasi oleh pihak Koramil. Tapi setelah itu, proyek kami dihentikan tanpa alasan jelas, lalu diganti dengan orang lain,” terangnya.
Dia juga menuding adanya tekanan terselubung pihak yang tidak mengikuti aturan oknum Danramil diminta angkat kaki dari proyek.
Kondisi itu menimbulkan pertanyaan besar apakah program Koperasi Merah Putih benar-benar untuk rakyat, atau justru telah dikooptasi oleh kepentingan segelintir pihak.
“Kalau tidak ikut aturan dia, ya disingkirkan. Ini bukan lagi pembinaan, tapi sudah mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan,” tegasnya.
AD juga menilai, jika praktik semacam itu terus terjadi, maka kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara akan terkikis.
Dia bahkan menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk nyata arogansi kekuasaan di tingkat bawah.
“Kalau kekuasaan dibiarkan dominan tanpa kontrol, yang terjadi adalah otoritarian. Pekerja kami diusir, diganti tanpa musyawarah. Kalau begini, Koperasi Merah Putih ini milik siapa, TNI atau masyarakat desa,” tandasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi lantaran keterbatasan komunikasi dengan pihak terkait mengenai dugaan tersebut. ***
