SUMENEP, NEWS9 – Aroma tak sedap dugaan penyalahgunaan BBM jenis solar subsidi kian menyengat di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Kali ini, sorotan publik mengarah tajam ke Polres Sumenep, menyusul maraknya praktik penyelewengan solar subsidi yang dinilai berjalan mulus namun tanpa adanya sentuhan hukum yang tegas.
“Apa Fungsi polisi di Polres Sumenep khususnya Satreskrim, jangankan menindak, yang di tangkap aja di lepas, apa memang sengaja di pelihara kejahatan BBM di Sumenep asalkan Setoran rutin tiap bulan terus mengalir. Jika benar seperti itu kejahatan yang dapat merugikan negara berarti penjahatnya ada di tubuh Polri sendiri, lalu bagaimana nasib bangsa dan Negara, kalau Kapolri tidak segera mengevaluasi anggotanya yang ada di Polres Sumenep,” tanya salah satu warga yang profesinya sebagai sopir, Minggu (4/1/2026).
Bukan sedikit SPBU di wilayah Sumenep yang diduga menjadi lumbung mafia solar subsidi, mulai dari pengisian menggunakan jerigen, hingga pengangkutan dengan truk engkel dan kapal laut yang terorganisir dalam jumlah besar.
“Kalau Satreskrim Polres Sumenep tidak tau soal kegiatan itu mustahil, seperti SPBU Paberasan, SPBU Pemda, dan SPBU Kalianget dan Pakandangan, termasuk SPBU Patean yang pernah di beritakan oleh media ini,” tegas sopir.
“Praktik Mafia BBM ini tarang tearangan melakukan aksinya setiap malam di SPBU seakan kebal hukum, karena memang selama ini tak pernah tersentuh hukum,” imbuhnya menegaskan.
Parahnya lagi, praktik tersebut seolah berlangsung aman dan bebas, hal itu memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, ke mana aparat penegak hukum?
Kelangkaan solar subsidi yang terus terjadi justru berbanding terbalik dengan mudahnya para mafia mendapatkan BBM bersubsidi dalam jumlah besar.
Kondisi tersebut memperkuat dugaan bahwa ada pembiaran sistematis, bahkan tidak sedikit warga menilai oknum polisi khususnya Polres Sumenep di duga kuat ikut andil di dalam lingkaran mafia BBM.
“Kalau tidak ada yang melindungi, mustahil mafia solar berani bermain terang-terangan. Ini sudah jadi rahasia umum,” ujar seorang warga lain sebut saja BN, Sabtu (3/1/2026).
Publik menilai Polres Sumenep belum menunjukkan langkah konkret yang transparan dan terukur dalam membongkar jaringan mafia BBM subsidi.
Penindakan yang bersifat sporadis dinilai hanya menyentuh aktor kecil, sementara pemain besar tetap aman dan tak tersentuh hukum.
“Kondisi ini bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menindas rakyat kecil nelayan, petani, dan pelaku UMKM yang seharusnya menjadi penerima utama manfaat solar subsidi. Ketika aparat penegak hukum tak bersikap tegas, kepercayaan publik pun kian tergerus,” tegasnya.
Masyarakat mendesak @Divisipropampolri dan @Kapolri segera mengevaluasi seluruh penyidik, Kanit dan Kasat khususnya di Satreskrim Polres Sumenep agar nama baik institusi Polri tidak tercoreng oleh sejumlam oknum yang selama ini bersemyam di tubuh Polri.
“Penegakan hukum tak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jika bau solar subsidi terus tercium tanpa kejelasan penindakan, maka wajar publik bertanya siapa yang sebenarnya dilindungi, dan siapa yang dikorbankan,” tandasnya. ***
>