SUMENEP, NEWS9 – Dugaan distribusi makanan tidak layak konsumsi kembali mencuat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Batang-Batang Daya, Kabupaten Sumenep.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola Yayasan Bunda Bakti Berjaya diduga kembali menyalurkan menu bermasalah berupa ayam busuk dan berlendir kepada siswa.
Dari ratusan paket MBG yang didistribusikan ke sejumlah lembaga pendidikan, hanya lima ompreng yang dinilai masih layak konsumsi. Selebihnya langsung ditolak pihak sekolah.
Alih-alih menjadi sumber pemenuhan gizi, menu MBG tersebut justru dinilai berpotensi membahayakan kesehatan siswa.
Ketua Yayasan Ta’limus Shibyan, K.H. Irsyad, menegaskan bahwa kejadian tersebut bukan kali pertama.
Ia menyebut, temuan makanan bermasalah telah terjadi berulang kali.
“Ini daging ayam yang bau itu sudah dua kali, dulu dan sekarang. Yang sekarang bukan hanya bau, tapi sudah berbau busuk,” ujarnya, Rabu (8/4/2026).
Kiai Irsyad mengungkapkan, kondisi makanan yang diterima sangat memprihatinkan.
Menurutnya, tidak hanya ayam, buah yang disertakan dalam paket juga ditemukan dalam kondisi tidak layak konsumsi.
“Bukan hanya bau, tapi sudah busuk dan berlendir. Saat ayam geprek dibuka, bagian dalamnya sudah rusak dan mengeluarkan lendir. Kemungkinan itu ayam lama atau sisa sebelumnya. Bahkan buah salaknya juga ada yang busuk,” tegasnya.
Sebelumnya, yayasan Bunda Bakti Berjaya juga diduga pernah mendistribusikan roti dengan masa kedaluwarsa yang hampir habis kepada siswa.
Menindaklanjuti temuan tersebut, pihak sekolah langsung memanggil kepala dapur SPPG untuk memastikan kondisi makanan secara langsung.
Setelah dilakukan pengecekan, seluruh paket makanan akhirnya ditolak.
“Kepala dapurnya kami panggil ke sekolah dan diminta memastikan langsung. Setelah itu, seluruh makanan kami tolak,” ungkapnya.
Kepala MI Ar Rasyad Kolpo, M. Saleh, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut keselamatan siswa.
“Kalau ini sampai dikonsumsi anak-anak, risikonya sangat besar. Ini sudah dua kali terjadi, jangan sampai ada kejadian ketiga,” tegasnya.
Dia juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan dalam distribusi program MBG.
“Jika makanan busuk masih bisa lolos distribusi, maka yang perlu dipertanyakan adalah sistem pengawasan secara menyeluruh,” tambahnya.
Distribusi makanan yang diduga busuk dan tidak layak konsumsi tersebut dinilai bertentangan dengan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis MBG Tahun Anggaran 2026.
Dalam aturan itu ditegaskan bahwa setiap SPPG wajib menjamin mutu dan keamanan pangan, menghindari cemaran biologis, serta memastikan makanan yang disajikan aman dan sesuai standar gizi.
Dengan temuan itu, SPPG Batang-Batang Daya diduga telah melanggar prinsip dasar keamanan pangan yang menjadi fondasi utama program MBG.
“Kami meminta dengan mendesak agar Badan Gizi Nasional (BGN) segera turun melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan dan distribusi program di SPPG Bunda Bakti Berjaya ini,” tandasnya. ***
