Bupati Lumajang Menetapkan tiga Desa Sebagai Percontohan Program Desa Cantik

- Editorial Team

Jumat, 24 April 2026 - 10:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FOTO: Bupati Lumajang Bersama tiga Kepala Desa yg ditunjuk sebagai  Percontohan Desa Cantik . @by_News9.id

FOTO: Bupati Lumajang Bersama tiga Kepala Desa yg ditunjuk sebagai Percontohan Desa Cantik . @by_News9.id

LUMAJANG, NEWS9 – Sebagai langkah strategis memastikan setiap kebijakan benar-benar tepat sasaran dan berbasis kebutuhan riil masyarakat, Pemerintah Kabupaten Lumajang menempatkan desa sebagai pusat produksi data pembangunan melalui pencanangan Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) 2026.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati menegaskan bahwa akurasi data menjadi fondasi utama dalam merumuskan program pembangunan yang efektif, terukur, dan berdampak langsung.

“Tanpa data yang kuat, kebijakan berisiko tidak menyentuh persoalan mendasar di lapangan. Data yang akurat adalah kunci menghadirkan kebijakan yang tepat dan berdampak nyata bagi masyarakat”, ujar Bupati Indah.

Dikatakan Bupati Indah saat membuka kegiatan Pencanangan Desa Cantik dan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026, melalui program Desa Cantik, desa didorong menjadi subjek pembangunan yang mandiri dalam mengelola dan memanfaatkan data.

“Peran ini krusial untuk mengidentifikasi potensi, memetakan persoalan, hingga menentukan prioritas pembangunan secara presisi”, ungkap Bupati Indah, Kamis (23/04/2026) di Ruang Rapat Nararya Kirana.

Sebagai langkah awal, tiga desa ditetapkan sebagai percontohan, yakni Desa Sumberwuluh, Desa Gesang, dan Desa Gucialit.

Baca Juga:  Pendampingan Vaksinasi Sapi, Babinsa Mangunsari Wujudkan Kesehatan Ternak Optimal

Ketiganya diharapkan menjadi model pengelolaan data statistik desa yang valid, terbarukan, dan berkelanjutan bagi wilayah lain di Lumajang.

Penguatan tata kelola data tersebut juga disinergikan dengan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 guna menghadirkan gambaran utuh kondisi ekonomi daerah.

Baca Juga:  Nenek Tewas Dianiaya Cucu di Sumenep

Data hasil sensus akan menjadi pijakan penting dalam merancang kebijakan pengembangan ekonomi yang lebih adaptif dan berbasis fakta.

Komitmen lintas sektor turut ditegaskan melalui penandatanganan bersama antara pemerintah daerah, BPS, dan perangkat daerah terkait.

Baca Juga:  Beberapa Manfaat Infus Water Lemo Untuk Kesehatan Anda

Kolaborasi ini menjadi kunci membangun sistem data terintegrasi dari desa hingga kabupaten.

Dengan pendekatan berbasis data, Pemkab Lumajang menargetkan pembangunan yang lebih terarah, efisien, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan setiap intervensi kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat desa. ***

Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel news9.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Founder Tabur Baik Gandeng Bogor Elektronik Luncurkan Program “Anak Baik”
Pakan Ayam Tembus Rp416 Ribu, Peternak Telur Sumenep Menjerit
Jangan Sekadar Tutup, Muhammadiyah Desak Pemkab Sumenep Perjelas Regulasi
Peringati Hari Pahlawan, Ponpes Tanwirul Islam Sampang Deklarasikan Jogo Presiden
Pengadaan Mobil Dinas BPPKAD Probolinggo Rp333,2 Juta Disorot, Pembayaran Tercatat di Luar Sistem
Polres Sampang Kerahkan 241 Personel Atur Lalu Lintas Pagi
Songennep Jaja Rajja, Spirit Bupati Fauzi Bangun Sumenep Tanpa Tinggalkan Tradisi
Persempit Ruang Gerak Pelaku Kejahatan, Kapolresta Sumenep Pimpin Patroli Malam
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 12 November 2026 - 19:56 WIB

Founder Tabur Baik Gandeng Bogor Elektronik Luncurkan Program “Anak Baik”

Kamis, 12 November 2026 - 06:40 WIB

Pakan Ayam Tembus Rp416 Ribu, Peternak Telur Sumenep Menjerit

Rabu, 11 November 2026 - 23:05 WIB

Jangan Sekadar Tutup, Muhammadiyah Desak Pemkab Sumenep Perjelas Regulasi

Rabu, 11 November 2026 - 12:14 WIB

Peringati Hari Pahlawan, Ponpes Tanwirul Islam Sampang Deklarasikan Jogo Presiden

Selasa, 10 November 2026 - 11:02 WIB

Pengadaan Mobil Dinas BPPKAD Probolinggo Rp333,2 Juta Disorot, Pembayaran Tercatat di Luar Sistem

Berita Terbaru