Transparansi Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di Sumenep Mengerikan

- Editorial Team

Minggu, 31 Mei 2026 - 13:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FOTO: Salah satu program pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Sumenep. @by_News9.id

FOTO: Salah satu program pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Sumenep. @by_News9.id

SUMENEP, NEWS9 – Program percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto mengerikan di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Sejumlah kalangan mempertanyakan transparansi anggaran, mekanisme pelaksanaan, hingga kejelasan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program tersebut.

Tokoh masyarakat Sumenep, Abd Rahman, menilai pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu diawasi secara ketat karena menggunakan anggaran negara yang bersumber dari APBN dengan memangkas Dana Desa (DD) sebesar 58,03% (sekitar Rp34,57 triliun).

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui secara rinci penggunaan dana yang dialokasikan untuk pembangunan koperasi tersebut.

“Jika benar anggaran pembangunan mencapai Rp1,6 miliar per titik, maka seharusnya ada keterbukaan informasi kepada publik, termasuk papan proyek yang memuat nilai anggaran, sumber dana, pelaksana, dan jangka waktu pekerjaan,” kata Abd Rahman, Minggu (31/5/2026).

Ia mengaku menerima informasi bahwa dana yang dicairkan ke lokasi pekerjaan hanya sekitar Rp890 juta untuk daratan, sedangkan untuk kepulauan Rp910 juta.

Baca Juga:  Badar Juragan BBM Mampu Kendalikan Polisi dan Oknum Wartawan di Sumenep

Karena itu, ia mempertanyakan ke mana sisa anggaran yang disebut mencapai Rp1,6 miliar tersebut.

“Ini uang rakyat. Publik berhak mengetahui secara transparan berapa yang digunakan, untuk apa saja, dan berapa sisa anggarannya,” ujarnya.

Menurut Abd Rahman, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih seharusnya dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.

Baca Juga:  Brutal! Geng Motor Keroyok Pengendara hingga Pingsan, Warga Tuntut Polisi Bertindak Tegas

Dia menilai setiap penggunaan anggaran negara wajib disertai mekanisme pengawasan yang jelas.

Selain itu, ia juga mempertanyakan sistem pelaporan keuangan dalam proyek pembangunan koperasi tersebut, termasuk pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa serta lembaga yang melakukan pengawasan.

“Publik perlu mengetahui laporan penggunaan anggaran disampaikan kepada siapa, bagaimana mekanisme kontraknya, dan siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan. Hal-hal seperti ini harus dijelaskan secara terbuka,” tegasnya.

Abd Rahman juga menyoroti tidak ditemukannya papan informasi proyek di sejumlah lokasi pembangunan yang diklaim sebagai bagian dari program Koperasi Merah Putih.

Baca Juga:  Penutupan Latihan Penanganan Konflik Sosial TA 2024

Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

Ia berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, sumber pembiayaan, mekanisme pelaksanaan, hingga pola pengawasan program tersebut agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

“Ketika sebuah program menggunakan uang negara, maka transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama. Jangan sampai muncul persepsi negatif karena minimnya informasi yang diterima masyarakat,” pungkasnya. ***

Facebook Comments Box
Follow WhatsApp Channel news9.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Ari Adriyansah Asal Sampang Lolos ke Babak Berikutnya D’Academy 8
Pelayanan UPT Disdukcapil Masalembu Dinilai Amburadul, Bupati Sumenep Diminta Turun Tangan
Alih Fungsi Lahan Masyarakat Desa Bayu Tanam Pisang di Tengah Jalan
Dua Pemuda Tambelangan Lolos DA8 Indosiar, Klinik Bunda Maharani Kirim Dukungan
Sahwan dari Sampang Melaju ke 50 Besar D’Academy 8, Dukungan Masyarakat Madura Mengalir
Jasad Wanita Muda Ditemukan Tanpa Busana Dikamar Gegerkan Warga
Penyelidikan Tuntas, Polisi Sebut Kematian Pemuda di Probolinggo Bukan Tindak Pidana
Misteri Tewasnya Lima Peserta Latsarmil SPPI, Kemenhan-Kemenkes Turun Tangan
Berita ini 15 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 10 Juli 2026 - 03:40 WIB

Ari Adriyansah Asal Sampang Lolos ke Babak Berikutnya D’Academy 8

Minggu, 5 Juli 2026 - 19:08 WIB

Pelayanan UPT Disdukcapil Masalembu Dinilai Amburadul, Bupati Sumenep Diminta Turun Tangan

Sabtu, 4 Juli 2026 - 19:32 WIB

Alih Fungsi Lahan Masyarakat Desa Bayu Tanam Pisang di Tengah Jalan

Sabtu, 4 Juli 2026 - 14:54 WIB

Dua Pemuda Tambelangan Lolos DA8 Indosiar, Klinik Bunda Maharani Kirim Dukungan

Sabtu, 4 Juli 2026 - 12:18 WIB

Sahwan dari Sampang Melaju ke 50 Besar D’Academy 8, Dukungan Masyarakat Madura Mengalir

Berita Terbaru

FOTO: Tim penasihat hukum Supriyadi dan Mulyadi, Sulaisi Abdurrazaq (kiri), @by_News9.id

HUKRIM

Dua Anggota Polsek Masalembu Akan Dilaporkan Pidana

Minggu, 22 Nov 2026 - 20:22 WIB