SUMENEP, NEWS9 – Mahasiswa Universitas PGRI Sumenep yang tergabung dalam Aliansi Organisasi Mahasiswa (Ormawa) langsungkan aksi demonstrasi yang bertempat di lingkungan kampus setempat, pada Rabu, (18/11/26).
Dalam aksi tersebut menyoroti berbagai polemik yang ada dikampus mulai dari dugaan pemberian fasilitas sk keringanan nilai akademik hingga keterlambatan pelaksanaan pemilu raya.
Saat berlangsung nya aksi juga diwarnai dengan penampilan puisi kritik terhadap kampus serta pembentangan foto pimpinan kampus dengan wajah diburamkan yang bertuliskan hentikan memberikan janji palsu.
Koordinator Lapangan , M. Iqbal Asrofi, menyatakan polemik Duta Baca hingga pembentukan HAMKA menjadi salah satu persoalan yang dipertanyakan massa. Ia menyoroti dugaan pemberian fasilitas berupa Surat Keputusan (SK) keringanan akademik bagi mahasiswa yang aktif dalam organisasi tersebut.
“Jika teman-teman yang aktif di HAMKA itu ada salah satu mata kuliah ketika ada nilai rendah akan diberikan SK keringanan dari perpustakaan,” ungkapnya.
Selain dugaan pemberian keringanan akademik, Asyrofi juga menilai keberadaan HAMKA belum memiliki legalitas yang jelas, tetapi justru menjanjikan fasilitas yang tidak pernah diterima ormawa lainnya.
Dia menyayangkan adanya dugaan pemberian fasilitas tersebut, terlebih ormawa yang telah memiliki legalitas kelembagaan tidak memperoleh fasilitas serupa.
“Kita sebagai ormawa tidak mendapatkan fasilitas seperti itu, Bapak,” tambahnya.
Asrofi juga menyoroti dugaan pengistimewaan terhadap dua mahasiswa yang menjadi simbolis Duta Baca dalam pelaksanaan PKKMB 2026. Ia menyatakan keduanya telah dijanjikan akan menjadi Duta Baca tanpa melalui proses seleksi sebagaimana mekanisme yang sebelumnya diumumkan.
“Dua orang yang diiming-imingi otomatis lulus menjadi Duta Baca tanpa diseleksi,” sampainya.
Ketegangan turut terjadi ketika massa aksi meminta klarifikasi dari kepala perpustakaan, massa aksi menilai keterangan yang disampaikan kepala perpustakaan berbelit-belit dan tidak memberikan penjelasan yang memuaskan atas persoalan yang dipertanyakan.
Kekecewaan mahasiswa semakin memuncak ketika Kepala UPT Perpustakaan, meninggalkan massa aksi dengan alasan hendak melaksanakan salat, sementara persoalan yang dipertanyakan belum memperoleh penjelasan yang dianggap memadai oleh massa aksi.
Situasi tersebut berujung pada penyegelan sementara ruang perpustakaan sebagai bentuk protes.
Atas beberapa persoalan tersebut, massa aksi mendesak pimpinan kampus untuk mengambil tindakan tegas terhadap Kepala Perpustakaan, termasuk meminta pencopotan dari jabatannya karena dinilai tidak kompeten dalam menjalankan tugas.
Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Moh. Fauzi, menyatakan bahwa pemberhentian kepala perpustakaan tidak dapat dilakukan secara langsung karena terdapat mekanisme yang harus ditempuh.
“Ada mekanismenya dengan melaporkan secara resmi ke komisi disiplin,” ujarnya.
Menanggapi persoalan keterlambatan seleksi beasiswa tahfidz dan prestasi yang sebelum dijadwalkan pada tanggal 16-18 November, Moh. Fauzi meminta mahasiswa untuk menerima penundaan seleksi yang dijadwalkan berlangsung pada 26 November 2026 karena tim penguji baru dapat melaksanakan seleksi pada tanggal tersebut.
“Meminta kelapangdadaan teman-teman untuk seleksi tahfidz tanggal 26 karena tim penguji baru bisa tanggal 26,” sampainya.
Aksi tersebut membawa beberapa tuntutan yang diterima oleh pimpinan kampus dengan ditandatangani dalam bentuk pakta integritas sebagaimana berikut:
1. Menuntut Kepala Perpustakaan untuk membuka secara transparan tujuan, urgensi, dasar pembentukan Himpunan Mahasiswa Pustaka (HAMKA), mekanisme rekrutmen Duta Baca, serta memberikan klarifikasi atas dugaan pemberian fasilitas SK keringanan akademik dan penetapan Duta Baca tanpa melalui proses seleksi yang telah diumumkan.
2. Mendesak Rektor Universitas PGRI Sumenep untuk mengambil tindakan tegas berupa pemberhentian Kepala Perpustakaan dari jabatannya apabila dugaan penyalahgunaan wewenang terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan yang objektif dan transparan dengan mekanisme pelaporan resmi terhadap komisi disiplin.
3. Mendesak pihak Universitas PGRI Sumenep untuk menghapus program Duta Baca dan HAMKA serta mengevaluasi keberadaan dan mekanisme pelaksanaannya yang dinilai tidak transparan, tidak partisipatif, dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi mahasiswa.
4. Menuntut pihak Kampus untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap kinerja Satgas PPKPT, membuka rancangan program kerja secara transparan, menyediakan kanal pengaduan resmi yang mudah diakses, serta melaksanakan sosialisasi secara menyeluruh kepada seluruh mahasiswa dan ruang khusus berupa sekretariat.
5. Meminta Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan memberikan pertanggungjawaban secara terbuka atas keterlambatan pelaksanaan Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) serta berkomitmen tidak mengulangi hal serupa.
6. Beasiswa alternatif berupa tahfidz dan prestasi akan diseleksi pada tanggal 25-26 November.
7. Pembentukan peraturan dan mekanisme Plt BEM akan dirumuskan maksimal tanggal 15 Desember 2026. ***
Penulis : Nola
Editor : Seno CS
Sumber Berita: https://News9.id









